Kunjungan Menteri PUPR Disambut Curhatan Warga Terdampak Pembangunan Waduk Bendo Ponorogo

Petrus - 31 March 2018
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Waduk Bendo di Ponorogo (foto : Superradio/Gayuh Satria)

SR, Ponorogo – Kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ke Waduk Bendo, di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, yang sedianya untuk mengecek proses pembangunan waduk, malah disambut curhatan warga. Usai mengecek proyek yang didanai oleh APBN ini Basuki mengajak diskusi perwakilan warga, tentang masalah yang ada selama proses pembuatan waduk.

“Saya kesini sebenarnya bukan untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi, tetapi terkait progres pembangunan Waduk Bendo,” kata Basuki, Jumat (30/3/2019).

Basuki menyampaikan, jika pada 2018 ini ada 33 bendungan yang dalam proses kontruksi, salah satunya adalah Waduk Bendo di Ponorogo. Dalam pembangunan waduk ini ada beberapa hal soal ganti rugi yang memang belum terlaksana, diantaranya sertifikat tanah dan rumah, lahan pertanian, dan fasilitas umum.

Terkait masalah ini Basuki juga memohon maaf, karena proyek yang didanai oleh APBN seperti ini seharusnya sudah selesei terkait ganti rugi. Dirinya berjanji akan membantu selama itu terkait dengan Pekerjaan Umum (PU).

“Terkait sertifikat tanah dan rumah, serta penggantian lahan pertanian ini harus segera diberikan, karena untuk kehidupan mereka kedepan,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan jika terkait relokasi dan ganti rugi memang selalu ada proses dan aturannya, untuk itu masalah sertifikat dan lahan pertanian adalah tugas dari Kementerian PUPR, sedangkan untuk fasilitas umum seperti tempat ibadah merupakan tugas dari Pemerintah Kabupaten.

“Masalah ini tidak perlu dipertentangkan, Pemkab sudah menangani masalah fasumnya sedangkan untuk masalah jalan dan air, itu memang tugas kami dan akan kami bantu, sudah ada progam untuk itu,” jelasnya.

Sementara itu, Didik Suwignyo, salah satu warga yang mengadu menuturkan, dirinya bertemu menteri untuk mengadukan masalah ganti rugi lahan dan pembokaran rumah, yang dilakukan oleh pemkab Ponorogo. Meskipun sudah mendapat ganti rugi berupa rumah, akan tetapi untuk sertifikat dan lahan garapan mereka, sampai sekarang belum ada. Selain utu juga masalah air yang sering tersendat serta fasum yang belum selasai.

“Ada 16 item persoalan warga yang sampai sekarang belum terpenuhi oleh Pemkab, harapan kami pak Menteri bisa membantu menyelesaikan hak-hak kami dengan Pemkab Ponorogo,” pungkas Didik.(gs/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.