KPI : Data adalah Harta Karun Pencegahan dan Penanganan TPPO

Yovie Wicaksono - 15 February 2019

SR, Surabaya – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) bersama lembaga swadaya masyarakat yang berkontribusi dalam pencegahan, penanganan, dan pemberantasan TPPO di Jawa Timur yang tergabung dalam jejaring bentukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Surabaya, menggelar workshop Penggunaan Data Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Surabaya, Kamis (14/2/2019).

Workshop ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman mengenai penggunaan data kepada rekan jejaring, melakukan sharing perkembangan penggunaan data, serta melakukan pelatihan mengenai sistem data.
Ketua KPI Jawa Timur, Wiwik Afifah mengatakan, data pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bagaikan harta karun dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

“Data ini menurut kami seperti harta karun, atau harta yang kita punya di lembaga – lembaga, tapi sering kali tidak dipergunakan untuk advokasi kasusnya agar cepat selasai, atau advokasi kebijakan untuk membuat kebijakan entah itu ditingkat kota Surabaya atau provinsi untuk kondisi pemberantasan TPPO yang lebih baik,” ujar Wiwik kepada Super Radio, Kamis (14/2/2019).

Wiwik mengatakan, jejaring yang ada saat ini masih mengalami beberapa kendala dalam pengumpulan dan penggunaan data pemberantasan TPPO.

“Kendalanya itu adanya perbedaan pemahaman dari rekan-rekan yang menangani dengan yang menginput dan mengelola data. Kalau dipenanganan itu ingin korban segera terselamatkan, nah kadang lupa beberapa data tidak dilengkapi dengan tepat, kemudian yang menginput dan mengelola data kebingungan untuk menyelesaikan datanya,” ujar Wiwik.

Selain itu, terkadang pendataan tidak dilakukan padahal penanganan dilakukan, lalu sistem data yang offline, dan banyaknya data yang tidak digunakan untuk advokasi.

Selama ini, kata Wiwik, juga belum ada SOP mengenai pengumpulan data pemberantasan TPPO.

“Belum ada SOP data yang disepakati bersama antar lembaga yang tergabung dalam jejaring, karena setiap lembaga pasti punya aturan masing-masing tentang data, dan SOP data itu menjadi target kita untuk dipertemuan berikutnya,” ujar Wiwik.

Sekedar informasi, dalam workshop tersebut, rekan jejaring bersepakat untuk membuat SOP bersama, dan merencanakan audiensi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya maupun Jawa Timur. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.