Koperasi Harus Terapkan Prinsip Keuangan Bertanggung Jawab

Yovie Wicaksono - 19 April 2018
Asisten Deputi Urusan Simpan Pinjam Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Husein saat Acara di Jakarta, Kamis (19/4/2018). Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – Koperasi diminta untuk patuh menerapkan prinsip keuangan bertanggung jawab. Hal ini sebagai upaya meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi koperasi, sekaligus memperbesar kontribusinya pada perekonomian nasional.

Asisten Deputi Urusan Simpan Pinjam Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Husein menilai prinsip keuangan bertanggung jawab merupakan landasan yang tepat untuk mengembalikan fokus usaha simpan pinjam oleh koperasi pada kebutuhan anggota demi pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Dengan menanamkan prinsip-prinsip keuangan yang bertanggung jawab, usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat membuka akses yang luas kepada anggotanya dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” katanya di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Ia mengatakan, pelaksanaan prinsip-prinsip keuangan bertanggung jawab juga akan memberikan nilai lebih kepada anggota dan memastikan keberlangsungan operasional koperasi dalam jangka panjang.

Prinsip tersebut, lanjutnya, semakin relevan dan penting di saat pertumbuhan keuangan mikro khususnya kredit mikro dalam hal ini koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam melaju cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir baik dalam hal portofolio pinjaman dan jumlah anggota.

“Sejujurnya pesatnya pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mengatasi masalah ketimpangan akses keuangan masyarakat khususnya kalangan miskin dan pengusaha mikro,” ujar Ahmad Husein.

Ia mencontohkan, di Pulau Jawa yang akses keuangannya relatif terbuka luas karena koperasi sangat agresif menawarkan produk pinjaman yang pada gilirannya menimbulkan dampak yang kurang diinginkan.

“Seperti meningkatnya pinjaman macet dan kegagalan anggota dalam membayar kembali pinjaman,” katanya.

Ahmad Husein menambahkan, koperasi harus memahami dan menganut pilar keuangan yang bertanggung jawab meliputi pilar pertama regulasi perlindungan anggota, antara lain perlindungan anggota, kerahasiaan data anggota, dan program penyadaran dan edukasi keuangan.

Pilar kedua yakni pengaturan diri sendiri sektor KSP, yaitu standar baku praktek atau pedoman perilaku yang bertanggung jawab dalam interaksi dengan anggota, merancang produk dan pelayanan, pengelolaan operasional serta manajemen risiko.

Pilar ketiga yakni peningkatan kapasitas keuangan anggota, membangun kapasitas keuangan dari anggota melalui program pendidikan keuangan dan penyadaran. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.