Komnas HAM Berharap Pilkada Ramah HAM Terwujud di Jatim

Yovie Wicaksono - 19 April 2018
Deklarasi Pilkada Damai-Pilkada Ramah HAM di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur (foto : Superradio/Srilambang)

SR, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, Panwaslu dan Polda Jawa Timur, mendeklarasikan Pilkada Damai-Pilkada Ramah HAM, di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Kamis (19/4/2018).

Deklarasi Pilkada Damai-Pilkada Ramah HAM ini, kata Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Muhammad Arbayanto, untuk memastikan tidak ada hak politik masyarakat Jawa Timur yang terlanggar, terutama dari kelompok minoritas dan kaum rentan.

“Deklarasi ini sebetulnya arahnya lebih pada upaya kita untuk membangun opini secara bersama-sama, bahwa pemilih-pemilih yang masuk kategori minoritas, pemilih-pemilih yang rentan itu kita sudah upayakan kebijakan, sedapat mungkin, secara teknis juga, itu untuk memberikan perlindungan hak pilih kepada kelompok-kelompok tersebut,” kata Arbayanto.

Diharapkan dengan deklarasi ini, proses demokrasi Pilkada semakin berkualitas, karena ada upaya meminimalisir kekurangan yang selama ini sering ditemui.

“Kita ingin membangun satu konstruksi demokrasi yang semakin berkualitas, terutama dalam perlindungan terhadap hak-hak politik, makanya kemudian ditambahi label semakin bermartabat, jadi arahnya kesana,” ujar Arbayanto.

Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam menegaskan, penyelenggaraan Pilkada bermartabat yang ramah HAM harus menghilangkan penggunaan isu SARA, khususnya isu agama dan etnis.

“Kami kepingin Pilkada di Jawa Timur itu tidak hanya sekedar damai, tapi juga bermartabat, bermartabat dengan cara tidak ada kampanye yang berbau SARA, yang berbasis isu etnisitas, isu agama dan lain sebagainya,” terang Choirul Anam.

Deklarasi Pilkada Damai-Pilkada Ramah HAM ini juga ingin memastikan persoalan-persoalan terkait Pilkada dapat tertangani dengan baik, sehingga hak suara warga negara Indonesia tidak ada yang hilang atau sengaja dihilangkan.

“Menghormati hak-hak minoritas dan kelompok rentan, karena memang ada potensi disitu, walau pun kecil, dan kami sudah klarifikasi bahwa itu bisa ditangani dengan baik, ada jaminan bahwa nanti hak-hak mereka akan dipenuhi,” lanjut Anam.

Di Jawa Timur akan digelar 19 Pilkada secara serentak pada 27 Juni 2018, yaitu 1 Pemilihan Gubernur, 3 Pilkada Kota, dan 15 Pilkada Kabupaten. Daftar Pemilih Sementara yang dari KPU Provinsi Jawa Timur tercatat ada 30.385.739 jiwa. Dari data itu, sekitar 9.000 orang warga diperkirakan tidak dapat memberikan hak pilihnya, karena berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Mohammad Choirul Anam mendorong adanya aturan khusus yang dikeluarkan KPU RI, untuk menjamin hak pilih warga di dalam Lapas atau Rutan.

“Seharusnya putusan pengadilan yang di dalamnya ada identitasnya, clear, itu yang bisa dijadikan alat untuk mereka menggunakan hak suaranya, nah ini aturan secara teknis di PKPU-nya belum diatur, dan kami temukan. Nah ini yang akan menjadi rekomendasi kami di KPU RI,” kata Anam.

Selain itu, Komnas HAM juga meminta penyelenggara Pilkada di daerah untuk memastikan hak pilih warga yang sakit di Rumah Sakit maupun di Rumah dapat terjamin. Kaum rentan seperti difabel, serta pengungsi Syiah Sampang di Sidoarjo, juga menjadi perhatian Komnas HAM agar tidak sampai kehilangan suaranya pada Pilkada.

“Berpolitik itu adalah hak konstitusional, jangan sampai alasan-alasan administratif itu menghambat mereka menggunakan hak konstitusionalnya, di situlah kita mau meletakkan Pemilu itu ramah hak asasi manusia,” tegas Anam.

Kelancaran Pilkada di Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari persoalan keamanan, dan kondusifitas politik di masyarakat. Maraknya ujaran kebencian berlatarbelakang SARA serta tingginya intensitas penyebaran berita hoax juga menjadi perhatian penyelenggara Pilkada, terutama aparat keamanan.

Kepala Bagian Bina Operasi, Biro Operasi Polda Jawa Timur, AKBP Djoko Johartono mengungkapkan, Polda Jawa Timur mencatat temuan sebanyak 7.265 isu provokatif di media sosial selama 2018, terutama terkait ujaran kebencian berbau SARA dan berita bohong atau hoax. Djoko memastikan pihak Kepolisian telah menyiapkan tim cyber untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah itu.

“Tim Cyber itu adalah patroli di dunia maya, jadi patroli untuk mengeliminir kejahatan-kejahatan di dunia termasuk hoax, ujaran kebencian, apalagi sekarang Pilkada ini sentimen terhadap calon dan sebenarnya itu banyak sekali. Tugasnya mengeliminir kalau misalnya ini hoax, kalimat-kalimat itu kita beri tanda tulisan hoax, jadi tidak perlu dipercaya. Intinya adalah mencegah terjadinya berita-berita yang tidak benar,” tandasnya.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.