Kisah Aktivis 98 Korban Penculikan (1)

Yovie Wicaksono - 15 March 2019
Mugiyanto. Foto : (Istimewa)

Jawaban Tidak Memuaskan, Disiksa, Dihajar

SR, Jakarta – Jelang keruntuhan Orde Baru, di berbagai daerah di Indonesia terjadi aksi demonstrasi. Mereka menuntut Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Aksi demontrasi ini kemudian berimbas pada penculikan aktivis 98, salah satunya adanya Mugiyanto.

13 Maret menjadi hari yang cukup memilukan bagi Mugiyanto, karena di hari itu, tepat  21 tahun lalu, ia bersama dengan teman satu kontarakannya, Nezar Patria menjadi korban penculikan. Mereka diculik di Rusun Klender dengan mata yang ditutup.

“Ketika saya berada di ruangan gelap seperti ini, saya merasa suasananya mencekam. Karena saya punya bayangan ketika saya bersama dengan teman saya, Nezar Patria disekap di ruangan gelap,” kata Mugiyanto di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Dengan mata tertutup, ia kemudian dibawa dan disekap. Saat penyekapan tersebut, ia diinterogasi seputar aktivitas dan organisasinya, alasan tuntutan turunkan Soeharto, pencabutan Dwifungsi ABRI, sistem multipartai, dan sebagainya. Ia juga ditanya hubungan kelompoknya dengan Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid, dan lainnya.

“Begitu mereka tidak suka dengan jawaban saya, saya langsung dihajar, disiksa, setelah sebelumnya mendapatkan hukuman,” kata Mugi yang juga Ketua Dewan Penasehat Ikatan Orang Hilang Indonesia.

Kini setelah 21 tahun, kejadian itu masih kerap membayangi dirinya. Ia tak pernah menyangka bahwa dirinya merupakan satu dari puluhan orang yang menjadi sasaran penculikan. Ia pun mengetahui fakta dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia setidaknya terdapat 23 aktivis pro demokrasi yang menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa.

Sembilan orang aktivis, termasuk dirinya kemudian dilepaskan oleh para penculik setelah mereka mengalami penyiksaan yang mengerikan. Satu orang aktivis ditemukan dalam keadaan meninggal dengan luka siksaan dan tembakan, sisanya yaitu 13 orang masih hilang dan tidak diketahui rimbanya sampai hari ini.

Mugi, begitu sapaan akrabnya, bersama dengan keluarga korban penghilangan paksa sampai saat ini masih menuntut keadilan. Ia meminta agar Presiden dan pemerintah melaksanakan empat rekomendasi yang telah dikeluarkan Panitia Khusus Penghilangan Orang DPR RI yaitu merekomendasikan Presiden membentuk Pengadilan HAM ad hoc, mencari 13 aktivis yang masih hilang, merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang, dan meratifikasi konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

“Keluarga korban berharap pemerintah mencari yang itu ada dimana, bukan berarti tiga rekomendasi yang lain tidak penting tapi keluarga korban menyampaikan rekomendasi yang paling mendesak, status mereka yang hilang bagaimana,” kata Mugi.

“Kita ingin supaya mereka-mereka yang menjabat ketika peristiwa itu terjadi juga turut bertanggung jawab dengan menjawab tuntutan keluarga korban. Kami juga berharap Pak Agum Gumelar yang mengetahui kejadian 97-98  harus menjelaskan itu ke keluarga korban dan bertemu secara personal kepada mereka,” kata Mugi. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.