Kewajiban Memiliki Sertifikat Halal pada 2019, Pembatik Protes

Yovie Wicaksono - 6 February 2018
Industri Batik skala rumah tangga di Pamekasan (foto : Superradio/Srilambang)

SR, Surabaya – Produk Batik diwajibkan memiliki sertifikat halal pada 2019, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang didalamnya termasuk kain Batik.

Hal itu menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha Batik, dan ada juga yang menyatakan penolakan kebijakan tersebut diberlakukan tanpa ada penjelasan secara terperinci. Pembatik mengaku terbeban dengan adanya sertifikat halal, karena terkait dengan biaya sertifikasi.

Pembatik dan pemilik usaha Batik Sekar Jati dari Jombang, Jawa Timur, Ririn Asih Pindari mengatakan, sertifikat halal yang wajib dimiliki produk Batik pada 2019 mendatang, perlu mendapat penjelasan dari pemerintah. Persoalan halal atau harap pada sebuah produk perlu diperjelas, termasuk dalam hal pewarnaan dan pemrosesan Batik. Ririn mengatakan, Batik produksinya dipastikan halal, karena proses dan pewarnaan menggunakan bahan pewarna alami yang pasti kehalalannya.

“Bahan dasar (kain) mori untuk Batik itu kan kita tinggal beli ke produsen yang gede, jadi kita gak tahu seperti apa mori itu dibuat. Kemudian warna, material kimianya juga kita gak tahu bahannya dari apa. Kalau warna alam dijamin gak (haram) karena dari tumbuhan, dari daun, dari akar, dari bunganya juga bisa,” terang Ririn.

Sertifikat halal dirasakan menyulitkan pembatik kalangan menengah kebawah, bahkan buruh pembatik yang mengerjakan karyanya dari rumahnya. Sertifikat halal seharusnya diperuntukkan bagi produsen penyedia bahan pembuat Batik, serta produsen Batik skala besar yang memiliki pabrik. Sedangkan pembatik rumahan atau skala menengah kecil akan terbebani biaya pengurusan sertifikat halal, sementara pendapatan dari membuat produk Batik itu sendiri tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan.

“Untuk masyarakat kecil ya sangat dirugikan, sangat disulitkan. Seharusnya yang gede-gede (besar) itu dulu. Kasihan yang kecil-kecil sebenarnya, yang membatik untuk melestarikan warisan budaya bangsa Indonesia. Katakanlah buruh pembatik, sebulan kadang hanya menghasilkan selembar kain batik, dua lembar kain Batik,” ujar Ririn.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mencatat produk-produk yang harus memiliki label halal, diantaranya produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk rekayasa genetik, produk kimiawi dan biologi. Selain itu juga ada produk yang digunakan seperti kain.

Pembatik dan pemilik usaha Batik Shuniyya dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Shuniyya Ruhama mengatakan, keberadaan sertifikat halal memiliki sisi positif sebagai bentuk tanggungjawab peemrintah memastikan perlindungan terhadap produk lokal. Meski pun dalam aplikasinya diharapkan tidak malah merugikan pelaku usaha batik.

“Memang tugas negara, pemerintah untuk melakukan perlindungan kepada produk-produk lokal Indonesia, termasuk jaminan kualitasnya. Itu sangat kita hargai. Namun pemerintah juga harus memfasilitasi, tidak asal mewajibkan, dan secara serampangan memberlakukan. Banyak sekali orang yang tidak bisa membedakan antara Batik dengan kain tekstil motif batik,” kata Shuniyya.

Pemberlakuan wajib sertifikat halal seharusnya menyasar produsen tekstil dan produsen bahan pendukung pembuatan Batik, seperti pewarna, lilin malam, pelembut kain, dan lain sebagainya. Penentuan halal atau tidak, harus ditentukan sejak dari produsen, bukan pada hasil produk Batik.

“Kami ini hanya menggunakan produk-produk setengah jadi yang sudah ada, seperti kain, pewarna, lilin, canting, soda ash dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan itu yang harus ngurus sertifikasi halal, pengusaha-pengusaha Batik printing yang gede-gede itu,” paparnya.

Pemerintah diminta melindungi pelaku usaha Batik, dengan tidak membebani pembiayaan sertifikasi halal produk Batik. Selama ini produk Batik kurang mendapat penghargaan dari konsumen, karena maraknya produk tekstil impor serupa batik yang masuk ke Indonesia.

“Kalau memang harus sertifikasi, maka pemerintah harus turun tangan, karena sertifikasi itu bisa membunuh kami sendiri kalau itu diberikan biaya tinggi. Ada ribuan pembatik yang produksinya cuma satu-satu dalam sebulan, bahkan ada yang tiga bulan cuma satu, masa harus disuruh ngurus sertifikasi, apa gak tekor,” tandasnya.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.