Kepatuhan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Masih Rendah

Fena Olyvira - 24 February 2019
Ilustrasi

SR, Jakarta – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menilai tingkat kepatuhan para penyelenggara negara dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) masih rendah.

Menurut data institusinya dalam pelaporan LHKPN 2019, tingkat kepatuhannya hanya 17 persen padahal batas waktu pelaporan tanggal 31 Maret 2019.

“Kepatuhan laporan harta penyelenggara negara secara umum masih rendah, sekitar 17 persen,” kata Febri kepada Antara usai menghadiri peluncuran lama rekamjejak.net di Jakarta, Minggu (24/2/2019).

Febri menyoroti tingkat kepatuhan anggota DPR dalam melaporkan LHKPN yang masih rendah karena baru 40 orang yang melaporkan dari 560 orang jumlah anggota DPR.

Di lembaga DPD RI menurut Febri, tingkat kepatuhan yang melaporkan harta kekayaannya sudah mencapai 60 persen dan kemungkinan bisa meningkat karena batas waktunya hingga 31 Maret mendatang.

“Semua nama tersebut terbuka, bisa diakses di website KPK sehingga jika dikaitkan untuk mengetahui rekam jejak anggota DPR menjadi baik,” ujarnya.

Febri mencontohkan pada 2018, tidak ada satu pun anggota DPRD yang melaporkan harta kekayaannya sehingga publik bisa melihat siapa calon yang pantas dipilih.

Febri menghimbau kepada penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya dengan informasi yang benar, apabila ada kesulitan bisa menghubungi KPK.

“Laporan LHKPN itu sudah rinci, formulirnya bukan kertas lagi namun tinggal buka akun LHKPN nanti diberikan petunjuk, jauh lebih mudah. Tidak ada hambatan berarti kalau ada niat untuk melaporkan sehingga jangan sampai ada kesan cari alasan seperti sulit lapor atau laporannya harus rinci,” katanya.

Febri menilai laporan tersebut merupakan langkah awal yang penting untuk mencegah tindak pidana korupsi sehingga kalau laporannya tidak benar maka ada masalah mendasar. (*/ant/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.