Kepala Daerah Tidak Perlu Lagi Khawatirkan Kriminalisasi Kebijakan

Petrus - 18 September 2018

SR, Surabaya – Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan Aparat Penegak Hukum (APH) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS), dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi di Jawa Timur, yang digelar di Gedung Negara Grahadi, di Surabaya, Selasa (18/9/2018). Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyaksikan langsung penanda tanganan PKS APIP dengan APH Tingkat Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan, kepala daerah tidak perlu khawatir lagi ada kriminalisasi kebijakan setelah adanya penanda tanganan perjanjian kerja sama ini.

Salah satu poin penting dari perjanjian kerja sama ini di masa depan, bahwa semua dugaan penyimpangan kebijakan ditangani APIP terlebih dahulu. Jika hanya kesalahan administrasi, maka itu tidak akan dilanjutkan ke ranah pidana.
Sehingga kekhawatiran para kepala daerah terkait adanya potensi kriminalisasi kebijakan di lingkungan pemerintah akan berkurang.

Sebelum ada perjanjian kerja sama ini, para kepala daerah khawatir tersangkut pidana karena salah administrasi dalam menjalankan program pemerintah yang memanfaatkan APBD.

“Begitu banyak kasus kepala daerah atau pejabat pemerintah terkait korupsi, para kepala daerah menjadi sangat hati-hati, hari-harinya itu ngerem, sampai-sampai remnya kekencengen. Padahal, Undang-Undang 23 Tahun 2014 mengamanatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui APBD, dan ini agar dipercepat,” kata Soekarwo.

Akibat kehati-hatian para kepala daerah, pada realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, realisasinya kurang lebih mencapai 90 persen, bahkan ada yang dibawah 90 hingga 80 persen.

“Jadi pendekatan kehati-hatiannya ini terlalu ceket, sehingga realisasi APBD TA 2017 kemarin kurang. Ini yang kemudian very prudential-nya, dengan adanya perjanjian kerja sama ini, pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi akan disaring terlebih dahulu oleh APIP dan APH, untuk menentukan kelanjutan perkara apakah masuk hukum pidana atau administrasi, ini yang harus diluruskan,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Sri Wahyuningsih, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, Kajati Jawa Timur, yang mendukung sepenuhnya perjanjian kerja sama APIP dengan APH.

“Dukungan anda membuktikan bahwa koordinasi dan sinergi antara instansi pemerintah daerah telah berjalan baik, khususnya untuk mengawal, menjaga dan mendorong pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah,” kata Sri Wahyuningsih.

Dukungan itu kata Sri, menjadi bukti bahwa pemerintahan daerah di Jawa Timur selalu siap dan terbuka terhadap perubahan.

“Kita tidak resisten terhadap perubahan, karena perjanjian kerja sama ini merupakan contoh perubahan dan terobosan baru dalam proses hukum administrasi dan penegakan hukum pidana pada penyelenggaraan pemerintahan daerah,” terangnya.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.