Kemendikbud Sederhanakan Pemeringkatan Akreditasi SMK

Fena Olyvira - 4 February 2019
Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Memasang Komponen Elektronik saat Mengikuti Lomba Kompetensi Sekolah (LKS) antar Pelajar SMK Tingkat Provinsi Bali di SMK Negeri 1 Denpasar, Foto : (Antara)

SR, Malang – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyederhanakan sistem pemeringkatan akreditasi untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) yang ada di Indonesia.

Melansir Antara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi di Malang, Senin (4/2/2019), menyatakan bahwa nantinya tidak akan ada lagi pemeringkatan akreditasi A, B, dan C seperti yang ada saat ini. Rencananya, pemeringkatan tersebut disederhanakan menjadi sekolah terakreditasi dan tidak terakreditasi.

“Oleh karena itu, nanti akreditasi hanya akan ada dua, ada akreditasi dan tidak terakreditasi. A, B, dan C, itu kita hilangkan. Akreditasi itu ya sudah, akreditasi,” ujar Muhadjir di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 5 Kepanjen, Kabupaten Malang.

Muhadjir menjelaskan, di seluruh Indonesia, tercatat ada kurang lebih 14 ribu SMK yang tersebar di berbagai wilayah. Dari total sekolah kejuruan yang ada di Indonesia tersebut, 4.000 SMK berstatus negeri, sementara sisanya merupakan SMK swasta.

Dari kurang lebih 9.000 SMK swasta tersebut, 3.000 SMK swasta sudah dalam kategori bagus. Sementara sisanya, disebutkan masuk dalam kategori kurang bagus. Dengan adanya penyederhanaan sistem tersebut, pemerintah bisa fokus untuk membenahi sekolah-sekolah yang belum mendapatkan status akreditasi.

“Padahal, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pemrakarsa sekolah swasta, sebagian besar sekolah yang tidak maju dan tidak bagus itu adalah berstatus swasta,” ujar Muhadjir.

Untuk itu, pemerintah dalam hal ini juga akan memberikan bantuan terhadap sekolah-sekolah swasta yang masuk dalam kategori kurang bagus tersebut. Nantinya, akan diberikan waktu bagi sekolah tersebut untuk berbenah.

“Nanti ada saatnya, kita harus memilih. Sekolah swasta itu, apakah tetap menjadi sekolah, atau harus berhenti menjadi sekolah. Kita beri waktu tertentu, kalau ternyata tidak kunjung maju, tentu saja kita minta untuk berhenti,” kata Muhadjir.

Berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM), hingga Desember 2018, akreditasi tingkat sekolah dasar dan menengah sederajat didominasi peringkat B, yakni mencapai 55,31 persen dari 51.979 sekolah yang terakreditasi.

Dari total jumlah tersebut, hanya 20,51 persen sekolah yang mendapatkan akreditasi A, dengan rincian pada jenjang sekolah dasar (SD) atau madrasah ibtidaiyah (MI) sebanyak 19,77 persen, sekolah menengah pertama (SMP) atau madrasah tsanawiyah (MTs) sebanyak 20,85 persen.

Sementara untuk sekolah menengah atas (SMA) atau madrasah aliyah (MA) 27,29 persen, dan SMK sebanyak 18,06 persen. (*/ant/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.