Kasus Hoax Ratna Sarumpaet, Mafindo Desak Penghentian Hoax Politik Dalam Demokrasi Indonesia

Petrus - 4 October 2018

SR, Surabaya – Terbongkarnya hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet, menurut Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) merupakan cermin atas kualitas demokrasi di Indonesia yang masih menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan hoax dan fitnah untuk menyerang lawan politiknya. Tindakan itu secara tidak langsung masuk dalam kategori kampanye hitam.

“Sesungguhnya hoax ini hanyalah satu dari banyak hoax lain yang masih beredar di masyarakat,” kata Septiaji Eko Nugroho, Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), melalui keterangan pers yang diterima superradio.id pada Kamis (4/10/2018).

Data yang dimiliki Mafindo menyebutkan, selama Juli hingga September 2018, yang bertepatan dengan persiapan dan permulaan Pilpres, terdapat 135 hoax politik yang mendominasi, dari total 230 hoax yang diklarifikasi (debunk) oleh Mafindo.

“Jika dibiarkan, maka dikhawatirkan kualitas demokrasi terancam, dan keributan akibat hoax bisa mengarah ke disintegrasi bangsa. Dibutuhkan upaya serius untuk meredam penyebaran hoax politik di masyarakat,” ujar Septiaji Eko Nugroho.

Hoax yang dibuat Ratna Sarumpaet menjadi topik utama, baik di media arus utama maupun media sosial. Hal ini karena melibatkan langsung para elit politik nasional. Bahkan, hoax ini nyaris menjadi bola liar yang mengancam kedamaian Indonesia memasuki tahun politik 2019.

Mafindo mengapresiasi kesigapan Polri, yang mampu mengungkap fakta kuat dalam waktu singkat, sehingga kegaduhan politik dan sosial dapat segera dihentikan. Hoax yang dibuat Ratna Sarumpaet juga sempat menyita perhatian publik, padahal ada banyak kejadian penting yang jauh lebih membutuhkan perhatian masyarakat, seperti upaya bersama membantu masyarakat yang terdampak bencana di Palu dan Lombok.

“Momen terbukanya hoax ini, seharusnya membuka mata kita bahwa penggunaan hoax politik dalam berdemokrasi tak bisa lagi ditoleransi. Ia membuka jalan bagi terciptanya konflik di masyarakat, dan menghambat kemajuan negeri ini,” lanjut Septiaji.

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) selanjutnya mengeluarkan seruan atau pernyataan sikap atas hoax yang terjadi beberapa hari terakhir. Mafindo sebagai komunitas anak bangsa yang peduli agar hoax dan fitnah dihentikan, menyerukan penghentian praktek politik kebencian yang dikatalisasi dengan cepatnya penyebaran informasi melalui teknologi media sosial dan aplikasi percakapan, di tengah rendahnya literasi masyarakat. Hal itu berpotensi menyebabkan semakin retaknya kerukunan bangsa. Sudah saatnya politik kebencian dibuang jauh dari praktek demokrasi di Indonesia.

Mafindo juga mengajak elit politik untuk berkomitmen melawan hoax politik. Mafindo mencatat pada September 2018 saja, ada lebih dari 53 hoax politik, dengan 37 hoax menyerang kubu Jokowi-Ma’ruf Amin, pemerintah dan pendukungnya, serta 16 hoax yang menyerang kubu Prabowo-Sandiaga Uno. Mafindo menyebut, sudah saatnya para elit politik menyadari bahwa kemenangan politik dengan mentoleransi penyebaran hoax sejatinya adalah kekalahan bangsa, dan anak cucu kita.yang akan mewarisi dendam tak berkesudahan.

Mafindo menyerukan pada semua pihak, terutama para elit politik, untuk berkomitmen melawan hoax politik, karena pendapatnya menjadi rujukan bagi pengikutnya. Tidak cukup hanya dengan tidak menggunakan hoax sebagai bahan kampanye, tetapi juga mereka harus memberikan keteladanan untuk ikut bersuara keras ketika ada hoax yang muncul, baik itu menyerang kawan atau lawan, baik itu bersumber dari teman atau bukan.

“Mereka harus mencontohkan bahwa kemenangan politik harus dicapai dengan martabat yang tinggi, yaitu tidak dengan menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan hoax dan fitnah,” imbuhnya.

Gerakan Siskamling dan Literasi Digital oleh masyarakat dan komunitas diharapkan dapat kembali dimasyatakatkan, agar masyarakat dan komunitas berpartisipasi aktif dalam melakukan pembersihan konten negatif dalam lingkungan digital sekitarnya. Masyarakat dapat bergotong-royong melaporkan hoax melalui platform media sosial yang ada, yakni melalui aduankonten.id dari Kementrian Kominfo, Bawaslu, ataupun ke Polri.

Masyarakat pun perlu menyemarakkan gerakan edukasi literasi digital di lingkungannya, sehingga kualitas ketahanan informasi masyarakat meningkat. Kemampuan menyaring informasi benar dan salah menjadi penting, supaya tidak mudah terjebak oleh penyebaran informasi sesat.

Pada kasus penyebaran hoax, diperlukan penegakan hukum yang tegas, terutama bagi pelaku dan aktor intelektual di balik penyebaran hoax yang meresahkan dan menghasut masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan supaya kepastian hukum terjamin.

“Penegakan hukum ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, jangan sampai bertentangan dengan semangat kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang,” tandas Septiaji.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.