Kartin1 Dianggap Boros Anggaran dan Rawan Korupsi

Petrus - 1 April 2017
Ilustrasi. Seorang pegawai bank menerima KTP nasabah untuk dicek (foto : Superradio/Srilambang)

SR, Surabaya – Rencana peluncuran Kartu Indonesia Satu (Kartin1) oleh Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan RI, mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio.

Kartin1 yang multifungsi untuk kartu NPWP dan layanan publik lain, dan terintegrasi dengan E-KTP, kata Agus Pambagio hanya akan memboroskan anggaran negara dan membingungkan publik.

“Yang multifungsi harusnya ya E-KTP itu. Katanya E-KTP sudah ada perangkat perekam data semacam RFID (Radio Frequency Identification). Ini pasti karena kepentingan proyek aja lah,” ujar Agus Pambagio, kepada Superradio, Jumat (31/3/2017).

Dikatakan oleh Agus Pambagio, pembuatan kartu identitas baru tentu tidak luput dari kerawanan korupsi, seperti yang terjadi pada kasus mega korupsi E-KTP.

“Siapa yang bisa menjamin proyek kartu ini tidak dikorupsi? Apalagi kalau kartu ini juga untuk transaksi digital perbankan, jelas nasabah atau masyarakat yang akan terbebani charge-nya,” tukas Agus Pambagio.

Prototype Kartin1 ini sebenarnya ingin meniru seperti di luar negeri, yang kartunya berbasis Single Identity Number. Ditambahkan Agus Pambagio, mekanismenya sebenarnya mudah, yakni tinggal memasukkan varian layanan publik yang dimaui warga, untuk diintegrasikan ke dalam KTP-nya.

“Di Amerika Serikat, kartu identitas bisa digunakan untuk layanan apa saja. Harusnya E-KTP yang diwujudkan fungsinya seperti itu. Bukan malah bikin kartu baru lagi. Lebih baik pemerintah fokus dulu lah bereskan masalah E-KTP,” pungkas Agus Pambagio.(wg/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.