Kapolri Tegaskan Akan Tindak Pelaku Black Campaign

Petrus - 24 September 2018
Panglima TNI, Menko Polhukam, Kepala BIN dan Kapolri, usai memberi keterangan pers terkait kondisi keamanan saat Pilkada serentak 2018 (foto : Superradio/Nina Suartika)

SR, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan kampanye hitam (black campaign) dalam Pemilu 2019 mendatang. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan konflik dalam pesta demokrasi nanti.

Black campaign, kampanye tidak benar, kita akan lakukan tindakan tegas. Kita himbau mobilisasi masyarakat untuk tidak memicu konflik, sebisa mungkin dihindari. Ada periodenya (kampanye) melibatkan massa,” kata Tito Karnavian, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Ia meminta agar para pemangku kepentingan dan masyarakat terus melaksanakan deklarasi damai, untuk mencegah terjadinya pergeseran mulai dari tahapan hingga proses pemilihan Legislatif, Capres dan Cawapres.

“Bapak Menko (Menko Polhukam Wiranto) memerintahkan segera menggulirkan rapat koordinasi mengidentifikasi kerawanan daerah masing-masing. Kedua, melakukan langkah preventif menggelar deklarasi damai untuk menjadi cooling system. Kontestasi ini sebentar, bangsa harus bersatu,” kata Tito.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, setiap daerah memiliki kerawanan yang berbeda, misalnya Papua dengan Aceh beda kerawanan. Begitu pula Papua dengan Jawa Tengah juga beda sekali.

“Karena dari daftar indeks kerawanan pemilu yang sudah masuk ke kita tidak setiap daerah itu sama, masing-masing daerah secara spesifik punya masalah-masalah yang berbeda satu dengan yang lain, itu dikenali, dipahami betul, bahkan harus dicari jalan keluarnya,” ujar Wiranto.

Ia juga berharap agar masyarakat pemilih belajar menggunakan hak politiknya dengan baik dan tertib, sesuai aturan yang berlaku dan sesuai hak-hak masyarakat. Dikatakan, bahwa sedapat mungkin hindari money politics dan penggunaan politik identitas yang berhubungan dengan sara.

“Terakhir juga dibahas bagaimana kegiatan medsos (media sosial) karena perkembangan medsos saat ini sangat cepat sekali. Jangan sampai medsos dijadikan ajang kampanye negatif, apakah hoax, hate speech, menyangkut masalah fitnah, mengkritisi satu dengan yang lain dengan cara-cara yang tidak senonoh dan sebagainya. Kalau itu kita bisa cegah atau hindari, paling tidak kita bisa menghindari kerawanan-kerawanan pemilu yang nanti akan kita laksanakan,” kata Wiranto.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.