Jokowi Minta Kabinet Fokus Selesaikan Masalah Agraria

Petrus - 23 March 2017
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas soal agraria di Istana Nagara Jakarta (foto : Superradio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Pemerintah terus berupaya mewujudkan semangat reformasi agraria untuk memberikan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, wilayah, serta sumber daya alam bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta agar jajarannya fokus menyelesaikan sejumlah permasalahan agraria.

“Kita ingin ini betul-betul menjadi sebuah fokus pekerjaan kita agar betul-betul yang namanya redistribusi aset, yang namanya reformasi agraria, betul-betul bisa segera kita selesaikan,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, reformasi agraria mampu mengatasi kemiskinan, ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia, khususnya di kawasan pedesaan.

“Terutama yang masuk dalam lapisan 40 persen terbawah agar dapat memiliki akses legal terhadap tanah, yang bisa dikelola sebagai sumber penghidupan dan kesejahteraan,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat menyelesaikan program penataan dan sertifikasi lahan. Mengingat, saat ini masih terdapat sembilan juta hektar tanah yang akan ditata kepemilikannya melalui program reformasi agraria.

“Saya juga minta reformasi agraria juga mencakup penataan sekitar 4,85 juta hektar hutan negara yang berada di bawah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” lanjut Jokowi.

Jokowi juga menyinggung hasil pertemuannya dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terkait masalah perhutanan sosial. Dalam pertemuan tersebut, dia meminta jajaran terkait terus mengupayakan pengakuan atas hak kelola lahan bagi masyarakat adat yang lebih banyak lagi.

“Saya ingatkan kembali bahwa setidaknya terdapat 12,7 juta hektar yang menjadi target program perhutanan sosial, termasuk di dalamnya hutan desa dan hutan adat,” ujar Presiden.

Jokowi menekankan pentingnya fungsi pengawasan dalam menjalankan reformasi agraria dan redistribusi aset sehingga masyarakat dapat betul-betul merasakan manfaatnya.

“Saya tekankan agar proses penataan dan redistribusi aset ini betul-betul dikawal detail agar tepat sasaran serta mampu menyentuh 40 persen rakyat yang berada di lapisan ekonomi terbawah,” tandasnya.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.