Jokowi Ingatkan Jajarannya Untuk Ubah Rutinitas Bekerja

Petrus - 26 April 2017
Presiden Joko Widodo dalam sebuah acara di Jakarta

SR, Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada jajarannya untuk pandai menentukan fokus dalam bekerja. Kebiasaan dan rutinitas yang selama ini dilakukan, hendaknya diubah dan menentukan prioritas yang jelas.

“Saya ingin ingatkan bahwa kita ini, sudah bertahun-tahun anggaran kita tidak pernah fokus. Perencanaan kita tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas,” kata Presiden Jokowi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2017 di Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Menurut Jokowi, kebiasaan yang selama ini menjadi masalah di lapangan yaitu tidak adanya prioritas program yang ditetapkan. Pemerintahan pusat hingga ke daerah cenderung berlomba-lomba untuk memperbanyak program, yang pada akhirnya akan mempersulit diri sendiri dan seringkali menjadi terbengkalai.

“Berilah prioritas apa yang ingin dikerjakan dan jangan banyak-banyak. Jangan semuanya menjadi prioritas. Ini kebiasaan kita, ini rutinitas dan mengulang-ulang,” katanya.

Persoalan lain yang sering disaksikan sendiri oleh Presiden saat turun langsung ke lapangan, yaitu kurangnya konsolidasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, banyak proyek pembangunan yang pemanfaatannya kurang dapat dirasakan.

“Ada waduk tapi tidak ada irigasinya bertahun-tahun. Ada pelabuhan, tapi tidak ada jalan. Tidak hanya satu-dua. Artinya tidak terkonsolidasikan dengan baik. Tidak terintegrasi antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Berarti orientasinya hanya proyek. Tidak menghasilkan output atau outcome,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung mengenai APBN dan APBD, dalam kaitannya dengan program prioritas pemerintah. Sebagaimana diketahui, prioritas pemerintah saat ini adalah membangun infrastruktur secara merata agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing. Prioritas tersebut tentunya membutuhkan dana yang sangat besar.

Menurut Jokowi, hal tersebut dapat dicapai bila Indonesia mampu mendatangkan dan melayani para investor, baik lokal maupun asing dengan baik. Ia pun turut menyinggung soal sekuritisasi untuk membiayai proyek pembangunan.

“Kalau sudah bangun tol, sudah jadi, segera itu dijual. Misalnya bangun Rp. 10 triliun, dijual Rp. 30 triliun, bangun lagi di tempat lain, jadi lagi, jual lagi. Yang dulu-dulu BUMN kita senangnya memiliki. Setiap bulan dapat pendapatan dari tol itu. Itu sudah kuno. Negara kita membutuhkan jalan-jalan di provinsi di luar Jawa. Kalau tidak ada sekuritisasi tidak akan jalan infrastruktur itu,” terang Jokowi.

Oleh karenanya, Jokowi menginstruksikan jajarannya agar mengupayakan perizinan dan kemudahan berusaha di masing-masing daerahnya. Sebab, kebiasaan yang selama ini terjadi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota misalnya memiliki aturan-aturan dan standar sendiri, hingga pada akhirnya menyulitkan masuknya investasi. Diperlukan adanya keselarasan peraturan dari pemerintah pusat hingga ke daerah.

“Kita harus sadar bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, jangan kita terpecah oleh aturan-aturan tadi yang membuat standar-standar sendiri,” tandas Jokowi.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.