Istana Apresiasi Pertemuan Penggerak Desa Peduli Buruh Migran

Yovie Wicaksono - 28 November 2018

SR, Banyuwangi – Perlindungan terhadap buruh migran terutama kaum perempuan menjadi perhatian Pemerintah. Dalam setiap kasus yang menimpa buruh migran, komitmen Presiden Joko Widodo untuk melindungi dan membela para pekerja di luar negeri selalu terlihat nyata.

Melalui Kementerian Ketenagakerjaan maupun Kementerian Luar Negeri, perlindungan terhadap pekerja di luar negeri dapat dilacak dari langkah-langkah yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Pembelaan dan perlindungan para buruh di negara-negara tempat para pekerja asal Indonesia mencari nafkah selalu ditingkatkan.

Lebih dari itu, perlindungan yang menyangkut keluarga para buruh migran, yakni anak-anak dan orang tua atau keluarga terdekat para buruh, juga terus diperbaiki.

Pemerintah telah merilis program Desa Migran Produkti (Desmigratif). Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga dirasakan sangat membantu pemerintah untuk membangun pendekatan yang lebih komprehensif.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, menyambut dan mengapresiasi kegiatan Pertemuan Nasional Penggerak Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi), yang diselenggarakan di Banyuwangi, Selasa (27/11/2018).

Di hadapan kurang lebih 250 orang dari berbagai wilayah, yang selama ini menjadi kantong-kantong pekerja dari Indonesia di luar negeri seperti NTB, NTT, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Moeldoko menyatakan apresiasi pemerintah.

“Dengan adanya Desbumi ini, pemerintah khususnya desa, dapat lebih aktif dan maksimal dalam melayani dan melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Begitu juga dengan keluarga yang ditinggalkan di tanah air,” kata Moeldoko.

Apa yang ditegaskan oleh Moeldoko tersebut diamini oleh Sumiatun, anggota Desbumi Jember.

“Inisiatif ini ditunjukan melalui kegiatan kita mengumpulkan kembali buruh migran yang purna, untuk mengetahui perkembangan terbaru dan keberadaan negara yang pernah ia tempati,” kata Sumiatun.

Beberapa dari mereka mempunyai peran untuk mendampingi buruh migran baru. Bahkan, mereka diberi bekal kemampuan berbahasa asing dan keterampilan dasar lainnya.

“Sekarang kita mempunyai tolok ukur untuk menentukan siapa yang dikirim di luar negeri. Minimalnya lulusan apa harus jelas. Karena kasihan setelah para pekerja berada di luar negeri, apabila orang yang dikirim tidak mempunyai pengetahuan dasar,” tegas Sumiatun.

Moeldoko menegaskan pula bahwa dampak adanya Desa Migran Produktif ini adalah meningkatnya pelayanan dan perlindungan kepada para pekerja migran.

“Zaman dulu, informasi keberadaan para pekerja migran Indonesia saja sulit didapatkan, dan birokrasi perizinan untuk bekerja di luar negeri secara resmi sangat susah didapat. Akibatnya TKI dan TKW ilegal serta oknum-oknum calo tenaga kerja ilegal menjadi banyak, sehingga banyak calon-calon pekerja yang tertipu,” paparnya.

Dengan adanya Desa Migran Produktif, sistem dan tata kelola pengurusan tenaga kerja yang akan ke luar negeri menjadi lebih terstruktur, aliran informasi juga lebih jelas dan memiliki SOP, sehingga tidak membingungkan masyarakat yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.