ICW : Aspek Pidana Dalam Menindak Pungli Perlu Ditonjolkan

Petrus - 4 August 2017
ICW soroti aspek pidana dalam kasus pungli perlu ditonjolkan (foto : Superradio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti perlunya menonjolkan aspek pidana dalam menindak pelaku pungutan liar (pungli). Selama ini penindakan masih cenderung berupa disiplin administrasi, sementara banyak yang mempertanyakan tentang bagaimana tindak lanjut penangkapan.

“Banyak pihak masih menilai bagaimana dengan uang hasil saber pungli, dan bagaimana tindak lanjut dari penangkapan, sedangkan untuk penindakan pada aspek pidana masih belum terlihat. Oleh karena itu, disarankan agar aspek pidana dapat lebih ditonjolkan,” kata peneliti hukum ICW Emerson Yuntho, dalam workshop Satgas Saber Pungli di Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Emerson mengatakan, maraknya pungli disebabkan oleh banyak hal, diantaranya remunerasi yang tidak mencukupi, masih adanya praktek KKN, belum optimalnya fungsi pengawasan dan pembinaan, tidak memadainya anggaran operasional, tidak adanya tauladan dari pimpinan, buruknya gaya hidup, dan kurangnya pemahaman mengenai anti korupsi.

Menurutnya, pembentukan Saber Pungli ini berfungsi untuk berbagi peran dengan instansi lain seperti KPK dan Kejagung. Untuk itu, diperlukan keterlibatan banyak pihak untuk mendorong pemberantasan korupsi dan pungutan liar.

“Pembentukan Saber Pungli ini dapat diistilahkan membagi peran dengan institusi hukum lainnya. Keterlibatan banyak pihak untuk memberantas korupsi perlu terus didorong,” kata Emerson.

Ia menambahkan, untuk menciptakan masyarakat yang anti pungli dan korupsi maka perlu dibuat kebijakan anti setoran atau gratifikasi, serta perlunya dukungan negara untuk perbaikan anggaran remunerasi dan operasional. Selain itu, perbaikan fungsi pengawasan, pembinaan, dan penjeraan dalam menangani pelaku pungutan liar dan korupsi.

Emerson juga menyampaikan perlunya membangun Whistle Blowing System (WBS) dan pengendalian gratifikasi di setiap unit, selain itu pemimpin juga harus tegas dan bisa menjadi contoh yang baik.

“Semua ini perlu dilakukan agar apa yang diharapkan masyarakat dapat tercapai,” kata Emerson.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.