HRWG dan LBH Pers Sesalkan Usulan Jaksa Agung soal Razia Buku Kiri

Yovie Wicaksono - 24 January 2019
Komando Distrik Militer 0809 Kediri Mengamankan Ratusan Buku Tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) di Sejumlah Toko Buku di Kediri pada Rabu, 26/12/2018). Foto : Istimewa)

SR, Jakarta – Human Rights Working Group (HRWG) dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) menyesalkan pernyataan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang mengusulkan razia buku yang mengandung ajaran komunisme secara besar-besaran.

Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz mengatakan,  tindakan perampasan, penyitaan, serta pemberangusan buku-buku tersebut telah mengingkari prinsip-prinsip perlindungan kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi, selain juga tak sejalan dengan prinsip due process of law.

“Dalam due process of law, penegakan hukum tidak diperbolehkan atas dasar stigma maupun kebencian sehingga dalam kasus ini yang mana melakukan razia terhadap buku kiri merupakan tindakan yang subjektif,” ujar Haifz dalam siaran pers yang diterima Super Radio, Kamis (24/1/2019).

Hafiz menambahkan, sebagai negara hukum dan menjunjung tinggi demokrasi, sudah sepatutnya penyitaan harus dilakukan melalui proses pengujian di persidangan terlebih dahulu.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang melakukan uji materill terhadap UU No. 4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan disebutkan suatu tindakan penyitaan buku-buku tanpa didahului proses pengujian di persidangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan due process of law atau proses hukum yang benar dan adil.

Sementara itu, Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin menegaskan, tidak ada alasan yang jelas untuk melarang buku terkait komunisme. Pelarangan juga bersifat bias dan tidak ada batasan yang jelas. Ukurannya sangat subjektif, bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi dan undang-undang.

“Dalam konsep hak asasi manusia, pembatasan memang dimungkinkan, namun hal itu hanya dengan alasan yang kuat untuk ketertiban umum, kesehatan publik, dan keselamatan jiwa. Tidak ada alasan yang kuat untuk melarang buku-buku itu, sehingga pelarangan justru tidak konstitusional,” kata Ade.

Disebutkan juga, usulan razia dan pemberangusan justru menutup akses masyarakat guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan apa yang ada dalam buku tersebut.

“Jaksa Agung sebaiknya mengkaji ulang kembali atas usulan yang dikemukakan mengenai peraziaan buku kiri di kalangan masyarakat. HRWG dan LBH Pers menyesalkan tindakan tersebut sebagai suatu hal yang inkonstitusional. Kami menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana razia buku kiri yang melanggar hak-hak kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi,” ujar Ade.

Pasal 28F UUD Republik Indonesia tahun 1945 yang didalamnya memaparkan mengenai hak setiap individu dalam berkomunikasi dan akses dalam mendapatkan informasi serta penyaluran informasi tersebut. Hak kepemilikan barang pribadi juga tercantum dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang perlindungan terhadap hak milik. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.