Honor PPK Terlambat, KPU Kabupaten Kediri Ajukan Penambahan Anggaran ke KPU RI

Yovie Wicaksono - 8 January 2019
Kabag Program Data Organisasi dan SDM KPU Provinsi Jawa Timur, Suharto. Foto : (Super Radio/Rahman Halim)

SR, Kediri – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri Jawa Timur  meminta maaf terkait keterlambatan honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang belum terbayar hingga rentang waktu dua bulan lamanya.

“Kita cek dilist, ternyata untuk honor PPK tidak ada, tapi Panitia Pemungutan Suara (PPS) ada bersama 10 SPM honor yang lain. Disitu kami tidak bisa menyalahkan satu dengan pihak yang lain, karena ya memang  bagi kami itu merupakan tanggung jawab kami. Kemarin saya sampaikan ketika acara di Bukit Daun, meminta maaf kepada tema-teman PPK terkait keterlambatan, tapi insya Allah tidak akan hangus, karena tidak mungkin negara punya hutang ke pihak yang lain,” ujar Kabag Program  Data Organisasi dan SDM KPU Provinsi Jawa Timur,  Suharto kepada sejumlah wartawan pada Senin (7/01/2019).

Suharto mengaku, pihaknya sudah mengkonsultasikan persoalan ini kepada KPU RI, dan telah mendapatkan respon atas pengaduan tersebut  sehingga KPU RI memberikan petunjuk untuk meminta KPU Kabupaten Kediri mengajukan kepada KPU RI melalui Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur perihal penambahan anggaran yang kurang untuk honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Karena sistemnya anggaran tahun 2018 sudah tutup, jadi kita hanya bisa mengajukan penambahan. Permohonan penambahan anggaran untuk membayar honor PPK yang belum dibayarkan tahun 2018. Sudah kemarin kami jelaskan bahwa anggaran kemarin itu ada di tahun 2018 dan belum terserap. Tapi karena sistem anggaran APBN itu berakhir terpaku pada massa anggaran satu tahun, jadi anggaran itu kembali ke kas Negara,” ujar Suharto.

Suharto menjelaskan total dua bulan honor yang belum terbayarkan secara keseluruhan berjumlah  Rp418.600.000 dan sebelumnya pembayaran honor PPK sudah berjalan lancar selama 10 bulan tanpa ada permasalahan.

“Semua ada  26 PPK dan sekretariat,  dua puluh enam dikali delapan totalnya empat ratus delapan belas juta enam ratus, selama dua bulan. Selama 10 bulan gak ada permasalahan karena bagi kami itu kan rutin, karena kemarin akhir-akhir tahun dan intensitas terbatas pada waktu itu,” ujar Suharto.

Suharto meyakini pengajuan penambahan anggaran 2019 untuk alokasi pembayaran honor PPK yang belum terbayarkan disetujui oleh KPU RI.

“Jadi gini, dalam pengolahan anggaran tidak mungkin negara punya hutang. Dalam arti punya hutang pihak ketiga kan tidak mungkin. Saya yakin insya Allah nanti diberi kelancaran,” tambahnya.

Sementara itu, PPK Ngasem Kabupaten Kediri, Sukron mengatakan,dirinya bersama petugas PPK lainnya sudah menerima konfirmasi langsung dari pihak KPU Kabupaten Kediri  perihal keterlambatan honor tersebut.

Meski demikian Sukron bersama temanya yang lain meyakini bahwa  honor itu akan dibayar nantinya. Bahkan semua petugas PPK  sudah berkomitmen untuk membantu tugas KPU Kabupaten Kediri dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 secara kondusif dan lancar. (rh/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.