Hari Perempuan Internasional, Pemprov Tandatangani MoU dengan Ormas Jatim

Yovie Wicaksono - 9 March 2019
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan enam organisasi perempuan di Jawa Timur, serta tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Timur, Jumat (8/3/2019). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Bertepatan pada Hari Perempuan Internasional, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan enam organisasi perempuan di Jawa Timur, serta tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Timur, yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Pemprov di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Jumat (8/3/2019).

“Kegiatan perjanjian kerjasama dan kesepakatan bersama ini awalnya diinisiasi oleh ibu gubernur dalam rangka upaya meningkatkan kinerja. Mudah-mudahan kerjasama ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ibu gubernur sehingga perempuan-perempuan di Jawa Timur lebih tangguh, mandiri, dan lebih memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pembangunan daerah Jatim,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rahayu dalam sambutannya.

Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur, Nyai Masruroh Wahid berharap gerakan perempuan di Jatim dapat merealisasikan Jatim yang berkemajuan, sejahtera, dan makmur.

“Menurut agama saya, perempuan itu tiang agama, mudah-mudahan geraknya perempuan Jawa Timur ini akan merealisasikan Jawa Timur yang berkemajuan, sejahtera, dan makmur, karena perempuan di Jawa Timur adalah perempuan yang hebat,” ujar Nyai Masruroh.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan pemprov dengan organisasi perempuan daerah diantaranya, perjanjian kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan kependudukan Jatim dengan Pimpinan Muslimat NU Jatim dan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia tentang pemberdayaan, pencegahan, dan perlindungan perempuan dan anak.

Perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jatim dengan Pimpinan Aisyiyah Jatim tentang pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jatim.

Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Jatim dengan Pimpinan Wilayah Fatayat NU dan Pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia Jatim tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam upaya promotif dan prefentif dalam bidang kesehatan kepada masyarakat.

Perjanjian kerjasama antara Dinas Sosial Jatim dengan Tim Penggerak PKK Jatim tentang kerjasama bidang kesejahteraan sosial.

Perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Jatim dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita Jatim tentang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan potensi anak untuk mendukung pembangunan daerah.

Perjanjian kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Dinas Kependudukan Jatim dengan tentang pemberdayaan, pencegaha, dan perlindungan perempuan dan anak.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap, dengan adanya perjanjian kerjasama ini dapat menangani masalah sosial yang ada di Jawa Timur.

“Ibu-ibu pimpinan ormas perempuan ini akan menjadi mitra strategis bagi Pemprov, untuk menangani masalah sosial yang memang kita punya banyak keterbatasan untuk menjangkau, dan penjangkauan akan efektif jika dilakukan oleh elemen-elemen yang kesehariannya memang bersapa dengan masyarakat. Kalau hari ini yang bisa dilakukan baru tujuh ormas, maka ormas yang lain saya minta untuk dilanjutkan supaya penjangkauan kita bisa lebih jauh, lebih banyak, lebih cepat,” tandas Khofifah. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.