Gubernur Jatim Tunjuk Pelaksana Tugas Wali Kota Pasuruan Pasca Penangkapan oleh KPK

Petrus - 11 October 2018

SR, Surabaya – Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Pasuruan Setiyono pada 4 Oktober yang lalu, Gubernur Provinsi Jawa Timur menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pasuruan, yaitu Raharto Teno, yang merupakan Wakil Wali Kota Pasuruan. Setiyono ditangkap KPK pada 4 Oktober 2018, atas dugaan kasus suap proyek pada APBD 2018.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap, pemerintah daerah jangan sampai berbuat kesalahan dalam mengambil kebijakan, yang dapat berujung pada proses hukum. Penunjukan ini dilakukan segera, agar roda pemerintahan tetap dapat berjalan.

“Kalau ada sesuatu berhubungan dengan hukum dan kemudian mereka ditahan, jadi tersangka, maka ketentuan perundangannya kemudian harus segera mengangkat Plt atau wakilnya,” kata Soekarwo.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pasuruan Raharto Teno mengatakan, dirinya akan tetap menjalankan program pemerintahan yang telah disusun bersama Wali Kota Pasuruan Setiyono, sambil tetap berkonsultasi dan berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Timur maupun Menteri Dalam Negeri.

“Yang pertama adalah, kita akan menjalankan lagi pemerintahan, yang pastinya itu. Terus kita akan berkonsultasi dengan Pak Wali Kota (Setiyono), kita akan konsultasikan dan kita akan terus berkomunikasi dengan pihak provinsi, dengan Pak Gubernur, mengkonsultasikan semua apa yang kita jalankan besok kedepannya,” ujar Raharto.

Raharto Teno mengungkapkan, akan mengumpulkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pasuruan, dan memberi pengarahan agar tidak sampai melakukan kesalahan dan tindakan yang berpotensi pada tindak pidana korupsi.

“Kita sekarang memberikan pengarahan kepada ASN-ASN supaya tetap terbuka, memang harus keterbukaan, keterbukaan dalam lelang juga, e-katalog juga ada, jadi tidak ada lagi yang namanya pengaturan-pengaturan yang seperti itu,” kata Raharto.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menekankan pentingnya pengawasan dan kontrol kepala daerah, terhadap sejumlah proyek yang di situ rawan terjadinya korupsi. Pelibatan Seksi Perdata dan tata Usaha Negara (Kejaksaan) sangat diperlukan, untuk mencegah aparatur sipil negara maupun kepala daerah melakukan pelanggaran hukum.

“Makanya saya katakan, tolong diawasi betul, tolong dicek betul, dan tolonglah semua perjanjian, seksi Datun dilibatkan di dalam proses itu, jadi seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Kalau di provinsi, Asdatun, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Kejaksaan),” tandas Soekarwo.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.