Empat Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Penegakan Hukum Tetap Dihormati dan Ditegakkan

Petrus - 25 October 2018
SR, Jakarta – Empat tahun kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mampu menjaga hukum agar tetap dihormati dan ditegakkan. Dalam hal ini, stabilitas dibutuhkan untuk tetap dapat membangun.
“Pra kondisi dari bidang politik, hukum dan keamanan menciptakan stabilitas dan bagaimana kita mampu untuk mengefektifkan law enforcement, law and order untuk menjaga hukum dapat dihormati dan ditegakkan. Di sini memang sangat dibutuhkan adanya stabilitas itu, tanpa stabilitas kita tidak bisa membangun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, saat memaparkan kinerja Kemenko Polhukam, dalam konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2018).
Wiranto memaparkan kenyataan saat ini bahwa pertumbuhan ekonomi telah terjaga. Dikatakan, pada saat dunia mengalami kondisi ekonomi yang melambat dan kisruh, dimana banyak negara angka pertumbuhannya tinggal minus atau hanya satu atau dua, Indonesia tetap bertahan diangka 5.
“Ini bukan datang dari langit tapi hasil usaha keras. Pejabat ekonomi kita yang terus menerus ingin mempertahankan  bagaimana nilai pertumbuhan ini tidak merosot, pada saat dunia mengalami krisis ekonomi seperti ini,” katanya.
Menurut Wiranto, upaya pemerintah terbukti efektif karena dalam kondisi ekonomi dunia seperti ini, pembangunan tetap berjalan seperti bidang infrastruktur, serta pembangunan bidang lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan pariwisata juga terus berjalan.
“Tidak mudah dengan APBN yang sangat terbatas tetapi mengatur agar pembangunan di seluruh bidang ini terus berjalan dengan adil dan merata, terutama pembangunan ekonomi,” katanya.
Wiranto juga menyampaikan apresiasinya terhadap aplikasi membangun dari pinggiran dari Presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Wiranto mengatakan, bahwa ia menyaksikan sendiri di beberapa pemerintahan terkadang hanya fokus kepada pusat-pusat perdagangan di perkotaan, sementara di daerah perbatasan selalu dinomor duakan.
“Tapi sekarang ini, 4 tahun terakhir betul-betul daerah pinggiran di anak-emaskan. Kita mengarahkan fokus pembangunan daerah  pinggiran itu dengan infrastruktur, jalan-jalan, pelabuhan dan sebagainya, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Wiranto.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.