Empat Penjabat Bupati Dilantik Gubernur Jawa Timur

Petrus - 13 March 2018
Gubernur Jawa Timur Sorkarwo melantik empat Penjabat atau Pj Bupati di Gedung Negara Grahadi, Surabaya (foto : Humas Pemprov Jawa Timur)

SR, Surabaya – Empat orang Panjabat (Pj) Bupati dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (13/3/2018). Keempat Penjabat tersebut adalah Pj Bupati Bojonegoro Suprianto yang sehari-hari sebagai Asisten I Sekdaprov Jawa Timur;  Pj Bupati Probolinggo R. Tjahjo Widodo yang sehari-hari sebagai Kepala Badan Perwakilan Wilayah (Baperwil) Jember; Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto; dan Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh yang sehari-hari sebagai Kepala Baperwil Pamekasan.

Para Penjabat Bupati ini menggantikan bupati lama yang berakhir masa jabatannya. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari berakhir masa jabatannya pada 28 Februari 2018, Bupati Sampang Fadhilah Budiono pada 26 Februari 2018, Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad pada 4 Maret 2018, dan Bupati Bojonegoro Suyoto pada 12 Maret 2018. Para Penjabat Bupat ini akan menjabat di daerahnya, paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal dilantik.

Keempat daerah yang dipimpin Pj Bupati, bersama 9 kabupaten dan kota lainnya akan menggelar Pilkada serentak pada 27 Juni 2018. Secara keseluruhan terdapat 13 kabupaten dan 5 kota yang akan melaksanakan Pilkada, ditambah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, keempat pejabat eselon II di lingkup Pemprov Jawa Timur ini dilantik menggantikan posisi bupati yang telah memasuki masa purna tugas, sebelum digelar Pilkada serentak pada 27 Juni.

“Para Pj, sesuai ketentuan, diambilkan dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II di lingkup Pemprov Jatim,” kata Soekarwo.

Soekarwo meminta keempat Pj Bupati dapat melaksanakan tugas sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya. Berkomunikasi dengan seluruh unsur Forkopimda, menyukseskan penyelenggaraan Pilkada, menjaga netralitas ASN, dan menjaga kondusifitas di wilayahnya.

“Pj Bupati mempunyai tugas penyelenggaranan pemerintahan di kabupaten masing-masing. Saya tegaskan kembali, tugas Pj sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Jadi bukan hanya memerintah dan pemerintah. Oleh karena itu Pj harus menjalin komunikasi khususnya dengan DPRD. Sebab pemerintahan daerah adalah legislatif dan eksekutif,” ujarnya Soekarwo.

Para Pj diminta menjalankan program yang telah berjalan dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Soekarwo juga melarang Pj melakukan mutasi atau pergantian pejabat dibawahnya, kecuali mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

“Ingat, jika disetujui seratus, ya seratus yang diganti. Jangan lebih, jika lebih, akan dibatalkan.” ujarnya.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.