Ecoton Desak Sanksi Hukum Pemilik Ikan Arapaima yang Dilepasliarkan

Petrus - 12 July 2018
Aksi aktivis lingkungan di BKIPM Surabaya 1 di Juanda, mendesak proses hukum pemilik dan pelaku pelepasliaran ikan arapaima ke sungai Brantas (foto : Superradio/Srilambang)

SR, Surabaya – Sejumlah aktivis lingkungan dari Ecoton dan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya 1, di Juanda, Sidoarjo, Kamis (12/7/2018). Aksi ini dilakukan untuk menuntut ketegasan Balai KIPM Surabaya1, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk segera memproses hukum pemilik dan pelaku pelepasliaran ikan Arapaima gigas ke sungai Brantas.

Dikatakan oleh Direktur Eksekutif Ecoton, Prigi Arisandi, keberadaan dan pelepasliaran ikan arapaima ke sungai Brantas jelas merupakan tindakan pelanggaran hukum, karena ikan itu merupakan satu dari 152 jenis ikan berbahaya dan dilarang, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan (KKP) nomor 41 Tahun 2014.

“Kita itu punya Permen (peraturan menteri) Kementerian Kelautan dan Perikanan, nomor 41 Tahun 2014, ini menyatakan kalau memang ada 152 jenis ikan yang berbahaya. Siapapun orangnya tidak boleh, dilarang masuk ikan ini ke Indonesia. Artinya apa, ini ada pelanggaran hukum,” terang Prigi Arisandi.

Sebelumnya, Ecoton bersama warga telah berhasil menemukan dan menangkap 22 ekor ikan arapaima di sungai Brantas. Prigi mendesak ada upaya hukum yang tegas dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya 1, seperti yang telah diinstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam keterangannya kepada pers.

“Yang dilakukan Bu Susi (Menteri KKP) adalah mendorong orang ini dipidanakan, ya jelas ini adalah pidana lingkungan, karena dia memiliki, kemudian dia melepas liarkan ikan di perairan terbuka. Perintah Bu Susi tegas, musnahkan atau goreng buat makan siang,” kata Prigi.

Koordinator Nasional Indonesia Water Community of Practice (IndoWater CoP), Riska Darmawanti menjelaskan, ikan arapaima merupakan jenis ikan invasif dan predator, sehingga menjadi ancaman bagi ikan asli atau endemik sungai Brantas, seperti jendil, rengkik, keting, dan 25 jenis ikan asli sungai Brantas lainnya.

“Konsekuensinya apa, ikan asli habis. Nah, dari yang kemarin kita buka isi perut (ikan arapaima) dia sudah makan wader, sudah makan keting, sudah makan lele. Sudah kelihatan bahwa nafsu makannya sangat besar. Kalau dibiarkan, bahaya, dia makan ikan-ikan yang mau bertelur, ya habis. Itu yang kemudian bikin kolaps ekosistem di situ,” papar Riska.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya 1 didesak melakukan langkah hukum, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk menangkap semua ikan arapaima yang telah dilepas di sungai Brantas. Pengakuan pemilik yang tidak sesuai dengan temuan di sungai Brantas, dapat dijadikan alat bukti pelanggaran hukum, terlebih bukti rekaman pengakuan di sosial media menyebut ada 70 ekor ikan arapaima yang dibuang ke sungai Brantas.

Kepala Seksi Tata Pelayanan, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya 1, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Djoko Darman Tani menegaskan, pihaknya akan memproses hukum kasus ini, sesuai aturan dan kewenangan yang dumiliki. Selain ittu, pihaknya juga telah membuka posko penyerahan ikan berbahaya dan invasive hingga 31 Juli 2018, untuk menerima dan menampung ikan berbahaya dan dilarang yang dimiliki oleh warga.

“Langkah yang diambil, membuat posko untuk menampung, menerima ikan-ikan yang sejenis, yang dilarang untuk beredar, dan dari impor terutama dari amazon ya. Dalam hal ini kita sikapi, dan tetap kita tindaklanjuti. Himbauan ini saya sampaikan, agar masyarakat yang memiliki, kaum pebisnis maupun pemilik (pribadi) agar menyerahkan kepada posko yang sudah ditentukan,” ujar Djoko.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.