Dorong Pengusutan Penyerobotan Lahan HGU PG Jatitujuh, RNI Gandeng Satgas Saber Pungli

Yovie Wicaksono - 14 November 2018
Pabrik Gula Jatitujuh. Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang bergerak dalam bidang agroindustri, terus berupaya menyelesaikan permasalahan penyerobotan lahan yang terjadi di Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Tebu Pabrik Gula (PG) Jatitujuh. Salah satu cara yang ditempuh yaitu melalui koordinasi dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kementerian Koordiantor Politik, Hukum dan Keamanan untuk meminta perlindungan hukum terkait aksi penyerobotan yang semakin masif dan menjurus kepada tindakan anarkis tersebut.

Direktur Utama PT PG Rajawali II Audry Jolly Lapian, mengatakan saat ini jumlah lahan yang diserobot telah mencapai seluas 5.000 ha dengan potensi kerugian sebesar Rp 210 miliar. Selain itu, hal ini juga mengganggu proses produksi gula di PG Jatitujuh yang mengakibatkan terhambatnya upaya RNI dalam memenuhi kebutuhan gula nasional.

“Gangguan yang menghambat operasional pabrik tersebut juga dapat menyebabkan memunculkan potensi kerawanan sosial dan ekonomi, mengingat jumlah karyawan PG Jatitujuh yang besar, sebanyak 5.000 orang karyawan,” ujar Jolly, Rabu (14/11/2018).

Menurut Jolly, F-Kamis beserta massanya kerap melakukan pengusiran kepada tenaga kerja PG Jatitujuh yang akan dan sedang melakukan pemeliharaan tanaman, pengolahan tanah, dan penanaman di lahan. Bahkan, mereka juga kerap melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan seperti yang terjadi pada Kabag SDM PG Jatitujuh.

Penyerobotan diawali karena adanya gugatan hukum oleh sekelompok masyarakat dari beberapa desa penyangga perkebunan tebu di wilayah Indramayu, yaitu Desa Sukamulya, Cikedung, Jatisura, Mulyasari, Loyang, dan Amis, pada tahun 2014 yang lalu. Mereka menuntut agar HGU PG Jatitujuh dihutankan kembali dan menyatakan HGU No. 2 seluas 62.485.214 M2 an. PT PG Rajawali II cacat hukum.

Padahal, lahan HGU tersebut telah secara sah dimiliki oleh PT PG Rajawali II berdasarkan SK Pelepasan Kawasan Hutan Negara dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pertanian RI sesuai SK No. 481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976.

Jolly menjelaskan, berbagai tahapan di pengadilan telah dilalui, meski pada tingkatan Pengadilan Negeri (PN) Indramayu dan Pengadilan Tinggi Bandung gugatan sekelompok masyarakat tersebut dikabulkan. Namun di Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung RI memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

“Berdasarkan putusan Kasasi tersebut, maka tidak ada tuntutan penggugat yang dapat dikabulkan dan dieksekusi oleh Pengadilan, sehingga HGU PG Jatitujuh tetap sah secara hukum milik PT PG Rajawali II,” katanya.

Jolly juga menyampaikan bahwa PT PG Rajawali II sebagai Anak Perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang merupakan bagian dari entitas BUMN, dalam melakukan penggarapan lahan tebu untuk bahan baku industri gula tentunya berpegang dan berlandaskan pada bukti kepemilikan lahan yang sah sesuai dengan Sertifikat HGU yang dimiliki perusahaan yang masih berlaku sah sampai dengan tahun 2029.

“Kami juga selalu melaksanakan upaya internal untuk membangun harmonisasi dengan masyarakat sekitar. Salah satunya dengan merangkul masyarakat Desa Penyangga di sekitar Perkebunan Tebu PG Jatitujuh melalui Program Kemitraan Tebu Desa Penyangga yang digulirkan pada 20 Agustus 2018. Selain juga kami terus melakukan kegiatan CSR melalui pembagian sembako, serta memfasilitasi aktivitas desa dan karangtaruna sekitar,” kata Jolly.

Sementara itu, Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol. Widiyanto mengatakan akan mendalami permasalahan ini melalui kunjungan ke lokasi konflik. Ia pun meminta kepada pihak-pihak terkait dalam waktu dekat melakukan penelusuran untuk mengetahui akar penyebab masalahnya.

“Tim Satgas Saber Pungli akan mengunjungi lokasi tanah yang diserobot oleh masyarakat sekaligus menemui pihak-pihak terkait untuk kemudian mengetahui akar permasalahannya lalu kemudian mendudukan persoalan ini sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Widiyanto. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.