Dorong Kemajuan Desa, Pemerintah Kumpulkan Kades Seluruh Bali

Yovie Wicaksono - 31 August 2018

SR, Bali – Pemerintah telah menyalurkan Rp. 128 triliun dana desa, hingga tahun 2018. Sejak 2015, sepanjang 126 ribu kilometer jalan desa telah terbangun, sehingga masyarakat harus memanfaatkan peluang dan inovasi yang ada untuk mempercepat pembangunan desa.

“Konektivitas atau infrastruktur dan ekonomi digital, menjadi peluang bagi percepatan pembangunan. Desa harus berpikir menggunakan teknologi untuk kepentingan ekonomi dan kemajuan desa,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, pada Seminar Bakti Desa IV dengan tema ‘Inovasi Teknologi pada Pembangunan Desa untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0’, yang diselenggarakan Universitas Udayana, Bali, Jumat (31/8/2018).

Meoeldoko menyampaikan optimisme yang muncul di sejumlah tempat, mengenai tindakan kepala desa yang berlomba-lomba memperkuat desa, sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Moeldoko berpesan mengenai bagimana membangun desa secara partisipatif. Perencanaan pembangunan dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan semua pihak, sambil mencari solusi menghadapi tantangan yang dihadapi dalam pengembangan potensi desa.

“Musyawarah desa menundang seluruh elemen masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha, pikirkan produk unggulannya apa, agar pemanfaatan dana desa menjadi pengungkit kemajuan desa. Termasuk dalam menghadapi tantangan yang mendasar, seperti kemiskinan, kesehatan dan masalah sanitasi,” terangnya.

Arah pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, saat ini banyak difokuskan di Indonesia Timur untuk mewujudkan Indonesia-Sentris. Presiden kata Moeldoko, memikirkan bagaimana pembangunan dapat merata dan dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia.

“Ini wujud sila kelima; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” jelasnya.

Pemerintah membangun infrastruktur bertujuan membuka konektivitas antar wilayah, membuka keterisolasian daerah terpencil, dan perbatasan. Tidak hanya berdampak secara fisik, namun konektivitas membuka peradaban baru, dengan terjadinya akulturasi budaya, pendidikan, dan ekonomi.

“Mereka merasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang tinggal di perbatasan. Ada kebanggaan bahwa saya adalah orang Indonesia,” imbuhnya.

“Di Bali, tidak mungkin membangun koordinasi dayuh dengan menghilangkan satu desa. Karena terdapat desa adat yang menjadi warisan budaya, dan erat dalam kehidupan beragama masyarakat di sini,” lanjut Moeldoko.

Bali kata Moeldoko, menjadi daerah yang menjadi menarik karena desa adat dan wisatanya yang tekenal. Hal itu harus menjadi kekuatan Bali yang harus dikelola, bukan malah dikecilkan.

“Menjadi simbol bagi Bali yang tidak dimiliki daerah lain,” ujarnya.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana, Prof Dr Ir I Gede Rai Maya Temaja mengatakan, seminar Bakti Desa IV ini memberikan pendampingan kepada desa-desa dalam menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0.

“Tahun ini fokus pada peningkatan inovasi dan teknologi tepat guna, yang menonjolkan ciri khas desa tersebut tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan,” jelas Rai.

Inovasi pengelolaan teknologi tepat guna diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Pengelolaan teknologi tepat guna ini dirancang sesuai aspek-aspek lingkungan, budaya, dan diharapkan hemat sumber daya dan ramah lingkungan.

“Universitas Udayana sebagai industri pendidikan memberikan pendampingan kepada desa-desa mengenai penggunaan teknologi yang tepat dalam mengeloloa keuangan desa,” kata I Nyoman Sucipta, yang juga Ketua Panitia Seminar Desa IV.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.