Dongkrak PAD, Banyuwangi Sewakan Pulau Tabuhan

Yovie Wicaksono - 23 February 2017
Pulau Tabuhan, Banyuwangi. (Foto : Istimewa)

SR, Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan menyewakan pulau Tabuhan kepada investor asing. Pulau yang terletak di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo ini disewakan dengan alasan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, total ada 4 hektare lahan di pulau Tabuhan yang akan disewakan. “Satu hektare dari luas lima hektare di pulau Tabuhan tetap dibuka secara bebas dan bisa diakses masyarakat setempat. Untuk masyarakat masih ada 175 kilometer panjang pantai, kalau semua untuk rakyat lalu untuk membangun fasilitas publik apa?,” ujarnya, Kamis (23/2/2017).

Anas menjelaskan, untuk sementara ada tiga investor asing yang siap menyewa pulau Tabuhan. Dua di antaranya dari Singapura dan Maladewa. Menurut rencana, Selasa depan investor dari Singapura akan datang untuk cek lokasi.

Pulau asri di tengah Selat Bali ini akan “dicetak” menjadi wisata vulgar atau bebas busana terbuka.

“Di sana wisata khusus, bagi yang ingin menikmati yang agak terbuka, pakai BH, bisa di sana. Di tempat lain gak boleh. Karena segmentasinya turis asing. Kalau ada yang komplain yang salah yang nyeberang ke sana,” tegas Anas.

Terkait besaran nominal sewa, Anas belum bisa memastikan, karena akan disesuaikan dengan appraisal atau penaksiran berdasarkan analisis atas nilai ekonomis investasi. Dengan begitu, baik investor maupun Pemkab Banyuwangi akan sama-sama diuntungkan.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, Samsudin, mengatakan, jangka waktu minimal sewa pulau Tabuhan adalah 5 tahun. Meski begitu Pemkab juga akan matang berhitung berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode, parameter, dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku.

“Sewa paling tidak 5 tahun, tapi bisa lebih kalau nilai investasi bangunan lebih dari 5 tahun. Kita sesuaikan dengan investasinya kapan BEP nya, lahannya tetap punya kita, kalau selesai sekian tahun asetnya tetap punya daerah. Kalau nggak kita perpanjang sewanya ya sudah selesai, bangunan punya kita, maka kita take over lagi. Nanti masuk kebijakan ekonomi Pemkab Banyuwangi,” papar Samsudin. (ka/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.