Dilarang, Penyebaran Akses Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online

Yovie Wicaksono - 18 February 2019
Kepala Bidang Riset, Pengembangan dan Kerjasama LBH Surabaya, Sahura (Baju Hitam), saat Memberikan Keterangan Pers di Surabaya. Foto : (Super Radio/Nirwasita Gantari)

SR, Surabaya – Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengatakan, setiap perusahaan pinjaman online yang telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilarang untuk mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari smartphone pengguna layanan pinjaman online yang tidak berhubungan langsung dengan pengguna.

Setiap penagihan, imbuh Tongam, wajib disampaikan kepada OJK untuk dilakukan penilaian apakah kerjasama dapat dilanjutkan atau tidak. “Jika ada masyarakat yang merasa dirugikan, terutama oleh perusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar atau berizin OJK untuk segera melapor ke pihak Kepolisian untuk segera ditindaklanjuti,”ujar Tongam, Senin (18/2/2019).

Pendapat senada juga dikatakan, Kepala Bidang Riset, Pengembangan dan Kerjasama  Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Sahura. Menurutnya, penyebaran data pribadi merupakan pelanggaran hak privasi pengguna layanan pinjaman online.

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas perlindungan privasi warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan turunannya.

Saat ini, pengguna layanan pinjaman online sering merasa kesulitan untuk melakukan upaya hukum, baik secara perdata maupun pidana. “Sulitnya akses terhadap pemilik pinjaman online dan tidak adanya UU yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi menjadi alasan sulitnya nasabah untuk menempuh jalur hukum,” kata Sahura.

Hal lain yang disayangkan adalah sikap negara yang cenderung pasif dan mengembalikan permasalahan ini kepada masyarakat dengan dalih urusan privat atau keperdataan antara nasabah dengan produsen (pemilik pinjaman online).

Sahura menegaskan, kepolisian harus mengusut secara serius setiap laporan dari pengguna layanan pinjaman online. Ia juga meminta kepada OJK untuk memberikan sanksi kepada aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK yang melakukan penagihan dengan cara intimidatif dan menyebar data pribadi pengguna layanan pinjaman online. (ng/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.