Dewan Tolak Penambahan Nilai Masuk Sekolah Negeri

Yovie Wicaksono - 21 June 2017
Suasana di SMAK St Louis 1 Surabaya. (Foto : SMAK St Louis 1 Surabaya).

SR, Surabaya – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Agatha Retnosari meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk membatalkan keputusan penambahan nilai Ujian Nasional (Unas) untuk masuk SMAN dan SMKN.

Agatha mengatakan, kebijakan baru dari Dinas Pendidikan Jatim dengan menambah nilai 12,5 pada setiap siswa yang mendaftar pada sekolah zonasinya, memberikan banyak polemik. Selain itu, jika ditinjau dari waktu pengambilan keputusan ini juga kurang tepat karena waktu yang sangat berdekatan dengan waktu pendaftaran dan penerimaan siswa.

Menambahkan nilai pada siswa juga menimbulkan keresahan pada siswa dan orang tua. “Aneh rasanya bila menerima kenaikan nilai, hanya karena kebijakan ini. Itu sangat tidak adil dan menimbulkan multi persepsi perlakuan tidak adil,” ujar Agatha, Rabu (21/6/2017).

Agatha meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan pendalaman sebelum melaksanakan aturan baru. Setelah itu, sosialisasi harus gencar dilakukan.  “Dalam konteks ini bisa dilihat dari tidak adanya pedoman jelas pada juklak dan juknis kebijakan ini,” katanya.

Soal alasan Dinas Pendidikan tentang pemerataan siswa agar tidak terfokus pada sekolah favorit, Agatha menegaskan, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menerapkan kebijakan ini. Apalagi pada awal adanya sekolah favorit, lebih karena persaingan yang sehat untuk setiap siswa agar bisa diterima pada sekolah yang diinginkan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rahman mengatakan, penambahan poin tersebut merupakan addendum yang seandainya tidak diberlakukan juga tidak akan berpengaruh. Menurutnya, dengan ada atau tidaknya penambahan poin, siswa dalam zona tetap akan mempertimbangkan jarak rumah ke sekolah.

“Jika tidak ada penambahan poin, target pemenuhan pagu di setiap zona dikhawatirkan tidak akan terpenuhi,” ujarnya.

Saiful meyakini penambahan poin tidak melanggar aturan, karena dalam Permendikbud dan Pergub tentang PPDB sistem penerimaan siswa jelas menggunakan zonasi. (ng/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.