Deklarasi Jambore Perempuan Tolak Tambang

Yovie Wicaksono - 16 February 2019
Jambore Perempuan Tolak Tambang di Sidoarjo, 14 - 16 Februari 2019. Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Sidoarjo – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur bersama beberapa kelompok perempuan terdampak industri ekstraktif di Jawa Timur menggelar Jambore Perempuan Tolak Tambang dengan berbagai diskusi mengenai perluasan geografi produksi industri ekstraktif dan dampaknya terhadap kaum perempuan, pada 14 – 16 Februari 2019, di Porong, Sidoarjo.

“Jambore Perempuan Tolak Tambang ini sebenarnya merupakan puncak dari satu tahun putaran belajar yang dilakukan WALHI Jawa Timur bersama kelompok-kelompok perempuan di 4 titik lokasi konflik pertambangan, seperti Tumpang Pitu Banyuwangi, Selok Awar-Awar Lumajang tempat (alm) Salim Kancil, Lapindo Porong Sidoarjo, dan Nambangan Selat Madura,” ujar Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur, Rere Christanto kepada Super Radio, Sabtu (16/2/2019).

Dalam Jambore tersebut, jejaring perempuan terdampak industri ekstraktif di Jawa Timur mendeklarasikan penolakan perluasan industri ekstraktif dan penghentian kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan.

“Setelah kita melakukan proses belajar bersama dan diskusi mulai Kamis, ada dua hal penting yang harus dinyatakan secara bersama, satu adalah menghentikan perluasan industri ekstraktif dan memulihkan ruang hidup rakyat, lalu yang kedua menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup,” ujar Rere.

Dalam catatan WALHI mulai 2012 sampai 2018 luas tambang di Jawa Timur meningkat luar biasa, dimana pada 2012 luas tambang sekitar 82 sekian ribu hektar, di 2018 mencapai 520 sekian ribu hektar. Hal tersebut menimbulkan gesekan antara industri ekstraktif dengan masyarakat.

“Setelah terjadi dan meningkatnya gesekan antara industri ekstraktif dengan masyarakat maka kriminalisasi terhadap masyarakat akan meningkat,” tambah Rere.

Dalam catatan WALHI Jawa Timur mulai 2015 sampai 2018 ada 34 pejuang lingkungan yang dilaporkan, dengan 23 atau 24 diantaranya dibawa kepengadilan, dan 17 orang dipenjarakan.

Perempuan sebagai kunci generasi telah membuktikan diri sebagai salah satu tonggak perlawanan terhadap perusakan lingkungan.

“Dalam proses advokasi mereka berperan luar biasa, dalam urusan dampak mereka juga terdampak dengan luar biasa, tapi dalam urusan peran mereka seperti ditinggalkan. Oleh karena itu kami memberikan ruang kepada perempuan untuk bercerita apa yang sebetulnya mereka bayangkan terhadap tata kelola lingkungan yang baik dan sehat, apa prespektif mereka tentang itu,” ujar Rere.

Salah satu pendiri Ar – Rahman (komunitas perempuan terdampak lumpur lapindo, Porong) Harwati (43) mengatakan, setelah satu tahun belajar bersama WALHI dan ikut dalam Jambore ini, cara pandangnya mengenai industri ekstraktif telah berubah.

“Dulu saya memandang ini (lumpur lapindo) adalah bencana alam biasa atau memang sudah kehendak Tuhan, tapi setelah diperjelas disini bahwa tambang itu tidak kehendak Tuhan, tapi pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia yang sangat fatal sekali untuk lingkungan, manusia, dan semua makhluk hidup,” ujar Harwati.

Menurut Harwati, perempuan sangat perlu mengetahui ilmu tentang industri ekstraktif ini, minimal agar bisa meyelamatkan keluarganya dari dampak kerusakan lingkungan akibat industri ekstraktif. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.