Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2017 Meningkat 2,02 Poin

Wawan Gandakusuma - 13 December 2018

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengatakan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2017, besaran poinnya 72,11 poin. Ini Artinya, capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun lalu, yakni peningkatan 2,02 poin.

“Prestasi daerah dalam menyelenggarakan demokrasi ternyata sangat beragam, mulai dari yang prospeknya sangat menggembirakan sampai dengan yang sarat hambatan. Oleh karena itu, kapasitas daerah amat menentukan arah perkembangan demokrasi di wilayahnya masing-masing,” papar Wiranto saat memberi sambutan dalam Launching Buku Indeks Demokrasi Indonesia 2017 dan Pemberian Penghargaan IDI 2017, di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Berdasarkan pers rilis dari Kemenko Polhukam yang diterima Super Radio, empat Provinsi tercatat meraih penghargaan dengan indeks demokrasi tertinggi, yakni posisi pertama Provinsi DKI Jakarta, diikuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sementara Provinsi Papua meraih posisi terendah dalam indeks demokrasi.

“Inikan proses panjang, banyak daerah-daerah yang saat ini fluktuaktif, nilainya masih belum baik tetapi tidak buruk, masih ada di tengah-tengah dan ini perlu satu atensi kita para pemangku kepentingan untuk masalah demokrasi untuk meningkatkan prestasi demokrasi di Indonesia,” pinta Wiranto.

Dikatakan Menko Polhukam, Indonesia memang merupakan negara demokrasi, akan tetapi masyarakatnya tidak perlu mengadopsi sistem demokrasi ala negara lain.

“Banyak orang yang terjebak bahwa seakan demokrasi itu sasaran kita, bukan. Demokrasi itu hanya jalan menuju satu masyarakat adil makmur, caranya ya khas Indonesia, budaya Indonesia, kultur Indonesia, cara Indonesia. Saya kasih contoh tadi kalau ibaratnya demokrasi itu sasarannya adalah kita makan kenyang, maka cara untuk makan berbeda-beda, di China sana pakai sumpit, kita kadang-kadang pakai tangan atau pakai garpu dan sendok, di Eropa pakai pisau, pakai garpu, di Amerika juga sama. Jadi kita tidak perlu menyamakan demokrasi kita. Kadang-kadang ini yang membuat confuse, katakanlah kita mempunyai budaya musyawarah mufakat, dipaksakan kita dengan budaya-budaya ala-ala demokrasi liberal yang asli terjadi benturan di sini,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Terkait dengan trend global yang menurun, Menko Polhukam tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena menurutnya, indikator demokrasi juga mencakup masalah keamanan, hak-hak rakyat, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Dikatakannya, bahwa indikator di negara lain boleh turun, tapi Indonesia sedapat mungkin mempertahankan prestasi yang telah diraih.

“Ternyata dalam penilaian survei internasional, Indonesia masih dikatakan negara teraman nomor 9 di dunia, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang kepercayaan publik kepada pemerintahnya nomor 1 di dunia. Artinya proses demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah berjalan, belum ideal betul karena memang kita baru mencapai satu idealisme demokrasi, tapi berprosesnya ini masih sehat, jangan sampai kemudian ada orang kita sendiri yang mengatakan bahwa kita gagal. Karena lembaga internasional yang menilai ini lembaga-lembaga yang berpengaruh, bukan sembarangan. Oleh karena itu, ayo apa yang kita hasilkan ini kita rawat bersama-sama,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto mengatakan, IDI adalah sebuah indikator komposit yang disusun berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat. Hasil IDI sangat membantu pemerintah, dalam menyusun strategi pembangunan politik yang lebih tepat sasaran, baik secara substansi maupun wilayah yang perlu mendapatkan prioritas.

“Peningkatan angka IDI tentunya merupakan kabar yang menggembirakan bagi kemajuan demokrasi di Tanah Air. Di sisi lain, hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi pembangunan politik di masa mendatang, terutama menjelang pesta demokrasi Indonesia pada tahun 2019, dimana intensitas perhatian masyarakat pada bidang politik dan pemerintahan semakin meningkat,” tukas Suhariyanto.

Untuk diketahui, hadir pula dalam acara tersebut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, perwakilan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Dewan Ahli IDI, dan para pejabat dari Kementerian serta Lembaga pusat dan daerah. (ns/*red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.