BPK Catat 30 Temuan Hasil Pemeriksaan LKKL 2017

Petrus - 6 June 2018
Menko Polhukam Wiranto bersama sejumlah menteri dan Kepala Badan dan Lembaga pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Tahun 2017 (foto : Superradio/Nina Suartika)

SR, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat setidaknya ada 30 temuan signifikan dari hasil pemeriksaan, atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Tahun 2017.  Temuan tersebut disebabkan karena lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Anggota I BPK Agus Firman Sampurna mengatakan, 16 temuan yang disebabkan oleh kelemahan SPI diantaranya, yaitu lemahnya pengelolaan kas, belum memadainya penatausahaan piutang pengganti, perencanaan tidak elektronik (e-tilang) belum optimal, penatausahaan persediaan belum memadai, pengelolaan aset tetap, aset tak berwujud dan aset lainnya belum tertib, pemanfaatan barang milik negara belum sesuai ketentuan, pencatatan dan pelaporan hibah tidak memadai, pengelolaan dana sponsorship, Pelayanan Masyarakat Umum dan kapitalisasi BPJS tidak melalui mekanisme APBN, serta masih adanya kesalahan pembebanan dan penganggaran belanja barang dan belanja modal.

Selain itu, terdapat 14 temuan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain pengamanan dan pemanfaatan barang rampasan belum optimal, pendapatan konsesi belum diterima, eksekusi uang rampasan belum dilaksanakan dan belum disetor, pemotongan pajak belum sesuai ketentuan, pelaksanaan belanja dari hibah tidak sesuai ketentuan, realisasi pembayaran perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, proses pengadaan belanja modal tidak sesuai ketentuan, serta masih terdapat kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, pemborosan, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda pada berbagai pekerjaan pengadaan.

Agus mengatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang merupakan konsolidasi dari seluruh kementerian/lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2017 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan di lingkungan AKN I dari 20 entitas ada 17 yang memperoleh opini WTP, 2 entitas memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian dan 1 entitas memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

“Opini WTP di satu tahun bukanlah merupakan jaminan untuk mendapatkan opini yang sama pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, kita perlu menjaga agar transparansi dan akuntabilitas khususnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,” kata Agus di Pusdiklat BPK, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Ia berharap semua kementerian dan lembaga yang memperoleh opini Disclaimer untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

“BPK berharap agar kementerian lembaga, khususnya yang memperoleh opini TMP dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai ketentuan,” pungkas Agus.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.