Bawaslu Ponorogo Lakukan Patroli Pengawasan Terhadap TPS Rawan

Petrus - 25 June 2018
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu, Juwaini (foto : Superradio/Gayuh Satria)

SR, Ponorogo – Memasuki masa tenang menjelang hari pencoblosan Pilkada 27 Juni 2018, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo melakukan patroli pengawasan terhadap dugaan politik uang. Hal ini berdasar data pemetaan Bawaslu yang dikategorikan menjadi 15 item pemetaan, yaitu terdapat 1.587 TPS yang termasuk dalam TPS rawan, dari total 1.731 TPS di Ponorogo.

Salah satu hal yang diawasi Bawaslu adalah untuk TPS yang rawan terhadap politik uang, yakni sebanyak 209 TPS. Hal ini karena ratusan TPS itu berada pada daerah yang dikuasai oleh tokoh politik.

“Untuk mencegah hal tersebut Bawaslu bersama-sama melakukan patroli, guna memastikan kehadiran panwas dalam pemilu ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Juwaini, Senin (25/6/2018).

Selain itu Juwaini juga menegaskan ini sebagai bentuk peringatan terhadap para cukong atau aktor politik yang sekiranya mempunyai niatan untuk melakukan pelanggaran dalam pemilu nanti agar membatalkan niatnya.

“Panwas akan secara tegas melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Juwaini menuturkan pengawasan akan dilakukan selama masa tenang sampai dengan hari pencoblosan, dan sanksinya tidak hanya pada pemberi. Ia menjelaskan di pasal 187a pemberi dan penerima akan mendapatkan sanki jika terbukti melakukan politik uang.

“Saat patroli pengawasan Bawaslu tidak hanya fokus terhadap politik uang, akan tetapi juga memastikan kesiapan logistik, kesiapan SDM, baik dari PPL, PPS maupun KPPS dalam melaksanakan pemilu,” tuturnya.

Selain politik uang, Juwaini juga menerangkan bahwa pengawasannya juga pada TPS yang pemilihnya yang tidak terdaftar dalam DPT. Selian itu juga ada beberapa tempat yang banyak penyandang disabilitasnya dan Lembaga Pemasyarakatan.

“Di Lapas ini yang masuk DPT sebagian sudah keluar, kemudian penghuni baru ini tidak terdaftar dalam DPT, ada sekitar 100 narapidana, selain itu juga pada Rumah Sakit karena banyak penghuninya yang kesulitan mendapat A5,” pungkasnya.(gs/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.