Bawaslu Kota Kediri Selidiki Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilpres

Yovie Wicaksono - 10 October 2018
Ilustrasi.

SR, Kediri – Badan Pengawas Pemilu Kota Kediri, temukan adanya dugaan pelanggaran pemilu terkait penggunaan fasilitas negara pada saat mengikuti kampanye oleh seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Kediri.

Pelanggaran pemilu ini terjadi pada saat Sandiaga Uno, calon Wakil Presiden nomer urut 2 datang ke Kota Kediri Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Kediri Mansur mengatakan, temuan dugaan pelanggaran ini diketahui oleh anggota panwas yang saat itu melihat mobil dinas anggota dewan yang dimaksud sedang terparkir di pinggir jalan ketika kampanye Pilpres berlangsung.

” Ketika mau selesai pengawas kita menemukan ada mobil plat merah di depan IKCC kemudian terfoto. Lalu kita ikuti di kafe titik nol ternyata yang bersangkutan ada dan juga ikut kampanye, di dalamnya. Itu merupakan bagian dari bukti foto untuk dugaan pelanggaran dia memakai fasilitas negara. Yang memakai anggota dewan Kabupaten Kediri, ujar Mansur ketika ditemui Super Radio, Rabu (10/10/2018).

Mansur menjelaskan, oknum anggota dewan tersebut sebagai salah satu ketua tim pembina Tim Kampanye Prabowo – Sandi Kabupaten Kediri. Terkait dugaan pelanggaran ini, Bawaslu Kota Kediri telah berkordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

” Kita sudah melaporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur, terkait dugaan pelanggaran administrasinya,” terang Mansyur.

Hingga sekarang, bentuk temuan dugaan pelanggaran ini masih dalam kajian Bawaslu dan terus dilakukan pengumpulan alat bukti. Rencananya hari ini, akan melakukan pemanggilan saksi, dan tidak menutup kemungkinan nantinya juga akan melakukan pemanggilan terhadap anggota dewan yang dimaksud.

” Kalau arahnya ke situ, ya bisa kita panggil. Selain kita lapor ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur, kita juga sudah kordinasi dengan Pengawas Pemilu Kabupaten Kediri, karena lintas wilayah,” ujar Mansur.

Peran Bawaslu Kabupaten Kediri, dalam hal ini akan membantu menginvestigasi terkait surat hak guna pakai mobil dinas. ” Bahan pemeriksaan bukti, dia ikut kampanye, paling tidak,” imbuh Mansur.

Dalam masa kampanye sekarang ini Bawaslu Kota Kediri mencatat paling banyak mendapat pengaduan mengenai pelangaran alat peraga kampanye, terkait penempatannya yang tidak sesuai dan melanggar Perda.

” Kalau aduan paling banyak alat peraga kampanye dalam penempatanya itu melanggar perda. Kalau melanggar Perda itu ranahnya Satpol PP,” pungkas Mansur. (rh/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.