Bawaslu Keluhkan Anggaran ke Menko Polhukam

Yovie Wicaksono - 3 June 2017
Ilustrasi. Pelantikan Komisioner KPU dan Bawaslu di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo (foto : Superradio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu menyampaikan beberapa hal terkait persiapan Pilkada serentak tahun 2018.

“Tadi kami menyampaikan audiensi berkaitan dengan menghadapi Pilkada serentak 2018. Ada hal yang belum selesai persiapan, misalnya di kabupaten/kota soal anggaran dan bagaimana juga kami menyampaikan potensi kerawanan di Pilkada maupun Pilleg,” kata Ketua Bawaslu Abhan Misbah di Jakarta, Jumat (2/6/2017).

Ia mengatakan, saat ini baru 10 provinsi yang siap mengalokasikan anggaran pengawasan untuk Pilkada. 2018. Sementara itu, tujuh provinsi masih dalam pembahasan. Sedangkan untuk daerah tingkat II, masih ada 45 kabupaten/kota yang masih membahas persoalan anggaran.

“Target kami September selesai karena bertepatan dengan pembentukan Panwaslu dan Bawaslu kota,” kata Abhan.

Selain itu, Abhan bersama komisioner Bawaslu lainnya juga menyampaikan mengenai potensi kerawanan yang timbul dari media sosial. Dikatakan, jika bercermin pada Pilkada 2017, media sosial juga berpotensi menimbulkan kerawanan.

“Kami akan menyusun mekanisme mengenai penegakan hukum jika terjadi pelanggaran di ranah media sosial,” ujar Abhan.

Ia mengatakan, saat ini Bawaslu sedang menyusun peraturan agar bisa menjangkau pelanggaran-pelanggaran di media sosial. Kedepan, persoalan yang ada di media sosial akan menjadi perhatian Bawaslu.

“Strategi kami harus disusun peraturan Bawaslu yang bisa menjangkau sampai ke sana(media sosial),” kata Abhan.(ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.