APBN 2017 Harus Bermanfaat Bagi Rakyat

Yovie Wicaksono - 31 May 2017
Presiden Joko Widodo (fofo : Superradio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajarannya agar APBN yang digunakan lebih mengutamakan program-program yang membawa dampak langsung bagi masyarakat. Ia juga meminta agar dalam menyusun anggaran mengedepankan semangat optimisme, namun tetap realistis dan kredibel.

“Kita ingin agar APBN 2017 mampu menggerakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, mengurangi kemiskinan, dan menekan ketimpangan,” kata Jokowi di Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Terkait dengan penggunaan APBN 2017 selama semester pertama tahun ini, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk mengelola, mengawal, dan berupaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia menegaskan, proyek pembangunan infrastruktur pemerintah sebisa mungkin dibiayai oleh dana non-APBN atau non-APBD.

“Jika memang harus ada yang dialokasikan dengan APBN maka harus dilihat terlebih dahulu urgensi dari proyek tersebut. Utamakan yang memang termasuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN),” ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berpesan agar para menteri dan pimpinan lembaga mampu mengendalikan penggunaan anggarannya secara disiplin untuk membangun tata kelola anggaran yang baik dan transparan. Ia menekankan agar pelaksanaan program berjalan secara efektif dan berdampak nyata bagi rakyat.

“Saya ingatkan lagi agar belanja barang diefisienkan sehingga tidak melebih yang sudah dibelanjakan pada tahun 2016. Anggaran yang bisa dihemat akan digunakan untuk membiayai belanja yang lebih produktif dan prioritas,” kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perubahan APBN yang cukup besar adalah dari sisi pendapatan negara. Revisi harga minyak, rata-ratanya saat ini sudah mencapai USD 50 per barel, dari harga minyak asumsi di APBN adalah USD 45 per barel.

“Namun dari sisi cost recovery diperkirakan akan terjadi sedikit kenaikan,” katanya.

Sementara itu dari hasil evaluasi pelaksanaan tax amnesty dan proyeksi penerimaan perpajakan untuk tahun 2017 diperkirakan masih ada beberapa tekanan dari sisi penerimaan.

“Tidak setinggi dari apa yang dibayangkan pada saat menyusun APBN dimana pertumbuhan pajaknya berdasarkan APBN 2017, dan dengan penerimaan 2016 itu asumsinya ada pertumbuhan 16 persen. Ini mungkin akan hanya sekitar 13 persen,” ujar Sri Mulyani.

Dari hasil asumsi tersebut disimpulkan secara total APBN 2017 akan mengalami kenaikan penerimaan dari harga minyak. Namun, ada penurunan dari penerimaan pajak yang secara total ada net sekitar Rp.15 Triliun.

Kementerian Keuangan juga akan menyusun APBN 2017 sesuai arahan Presiden, khususnya dalam alokasi dari berbagai kebijakan pemerintah. “Umpamanya untuk perjalanan dinas dan lain-lain. Kami memperkirakan ada sekitar Rp.16 Triliun yang bisa kita sisir dari belanja barang ini yang kemudian nanti akan dialokasikan bersama-sama kenaikan yang tadi Rp.15 Triliun,” kata Sri Mulyani. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.