Anggaran Riset Kecil, Pemerintah Fokus Perbaikan Capaian Riset dan Pengembangan

Yovie Wicaksono - 20 February 2019
CEO Bukalapak Achmad Zaky Bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (16/2/2019). Foto : (Biro Pers Presiden)

SR, Jakarta – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan, anggaran riset sebesar Rp 26 Triliun seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbilang kecil dibandingkan negara lain. Meski demikian, angka tersebut perlu dilihat lebih mendalam sehingga diketahui konteks permasalahan yang sebenarnya.

“Saat ini rasio belanja R&D terhadap GDP masih berada dikisaran 0.2 persen, sementara untuk indikator yang sama negara seperti Korea Selatan telah mencapai angka 4.1 persen,” kata Yanuar, Selasa (20/2/2019)

Doktor inovasi teknologi dan perubahan sosial dari Manchester Business School ini menambahkan, 85 persen belanja kegiatan litbang di negara ini disumbang oleh Pemerintah, sementara sektor privat hanya berkontribusi kurang dari 15 persen.  Hal yang sebaliknya justru terjadi di Korea Selatan, di mana sektor privat menjadi penyumbang terbesar dari belanja litbang negara.

Pemerintah sendiri menyadari permasalahan ini dan mencoba membenahi akar permasalahannya. “Beberapa kebijakan sedang diformulasikan, terutama untuk membenahi tata kelola dan ekosistem litbang serta untuk meningkatkan insentif bagi industry melakukan kegiatan litbang,” ujar Yanuar.

Anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) ini menambahkan, Revisi UU Sistem Nasional IPTEK menjadi kebijakan kunci yang saat ini tengah dibicarakan dengan DPR. Apalagi Presiden juga telah menandatangani peraturan presiden terkait dengan Rencana Induk Riset Nasional yang memperkuat koordinasi antara instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan litbang.

Tidak hanya itu, koordinasi antara instansi pemerintah menjadi kunci dalam penganggaran dana riset dan pengembangan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya instansi pemerintah yang melakukan litbang memberi risiko duplikasi penganggaran program dan kegiatan.

Sebagai satu dari 11 anggota Komite Reviewer Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Yanuar juga menekankan, pada intinya Pemerintah secara strategis sedang melakukan perbaikan atas tata kelola dan ekosistem riset dan teknologi, dan juga meningkatkan pelibatan sektor swasta dalam kegiatan litbang.

“Hal ini menjadi penting sebelum pemerintah meningkatkan anggaran litbang itu sendiri,” katanya

Seperti diketahui, sebelumya Presiden Joko Widodo menemui CEO Bukalapak, Achmad Zaky untuk membicarakan beberapa hal termasuk Dana Riset dan Pengembangan RI. Sebelumnya Achmad Zaky menyampaikan pandangan atas besaran anggaran Dana Riset dan Pengembangan (R&D) yang masih jauh dari negara lain. Pada pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa anggaran riset telah mencapai Rp 26T. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.