Ancaman Makar Masih Relevan, Pemerintah Harus Perbaiki Kelemahan

Petrus - 23 March 2017
Tjipta Lesmana menjadi pembicara pada seminar Relevansi Makar Dalam Era Reformasi di Indonesia, di kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (foto : Superradio/Srilambang)

SR, Surabaya – Kelemahan-kelemahan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, merupakan alasan yang dapat dipakai oleh pihak yang punya kepentingan untuk melakukan rencana makar atau penggulingan kekuasaan secara sah. Hal ini disampaikan Prof. Dr. Tjipta Lesmana, MA, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Budi Luhur Jakarta, pada Seminar Nasional di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Kamis (23/3/2017).

Pada Seminar Nasional yang mengangkat tema Relevansi Makar Dalam Era Reformasi di Indonesia, Tjipta Lesmana menyebut upaya makar masih sangat mungkin terjadi di era reformasi, yang dilakukan oleh kekuatan politik yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah.

“Bicara makar, sekarang ini masih amat sangat relevan, saya percaya sekali masih ada kekuatan politik yang ingin menjatuhkan pemerintahan Jokowi-JK. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki pemerintah itulah yang menjadi sarana menjatuhkan pemerintah,” kata Tjipta Lesmana.

Tjipta mengakui masih banyak kelemahan yang ada pada pemerintahan Jokowi-JK, namun tidak sedikit pula prestasi dan hasil positif yang sudah dikerjakan pemerintah.

“Itu bisa dimaklumi, baru 2 tahun lebi sedikit. Tapi saya tidak sependapat kalau mau menjatuhkan pemerintah secara instonstitusional,” ujar Tjipta.

Pemerintah diminta segera melakukan perbaikan terhadap kelemahan yang dapat dijadikan alasan pihak-pihak untuk melakukan makar, seperti soal kemiskinan, daya beli, dan beberapa faktor lain yang sangat penting.

“Sepanjang rakyat cukup, perutnya kenyang, jarang tergoda. Tapi kalau rakyat makin susah kehidupannya, kemiskinan makin besar, itulah bibit subur untuk bangkitnya gerakan makar,” lanjutnya.

Penangkapan 11 aktivis yang diduga akan melakukan makar pada 2 Desember 2016 lalu, menjadi pesan pada pihak-pihak yang ingin merencanakan makar. Tjipta Lesmana mengatakan, demokrasi tidak dapat diidentikkan dengan kebebasan penuh, karena kebebasan tetap ada batasnya.

“Di seluruh dunia, bahkan di negara nenek moyang demokrasi, tidak ada kebebasan penuh, semua negara menentang kebebasan penuh,” tandas Tjipta.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.