Aktivis Reformasi Desak Jokowi Tuntaskan Kasus HAM 97 – 98

Wawan Gandakusuma - 16 January 2019
Harry Purwanto (paling kanan, berkaos hitam dan bertopi), di acara diskusi "Tragedi 97-98 Jangan Amnesia”, Jakarta, Selasa (15/1/2019). Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Aktivis Reformasi 1998 terus mendesak Presiden Joko Widodo, untuk menyelesaikan kasus penghilangan orang secara paksa, yang terjadi di tahun 1997-1998. Karena jika tidak diselesaikan, maka akan terus menjadi hutang .

“Sebetulnya sudah ada rekomendasi yang semestinya sudah dijalankan. Kenapa ini muncul kembali? Bagi saya ini soal masalah penuntasan, bagaimana penuntasannya harus berlangsung,” kata Aktivis Reformasi ’98, Harry Purwanto, dalam forum diskusi “Tragedi 97-98 Jangan Amnesia” di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Ia mengatakan, Rumah Aktivis 98 sudah meminta Komnas HAM untuk memberikan semua data-data yang dibutuhkan untuk membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Adhoc. Kemudian, DPR RI juga sudah membentuk Pansus dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pada tahun 2006 tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tersebut, namun sampai saat ini belum ada hasilnya.

“2006 sampai 2014 tidak dilaksanakan rekomendasi tersebut ada apa? Jangan juga disalahkan pemerintahan saat ini, atau Jaksa Agung tidak konsen terhadap persoalan HAM, atau memang disengaja untuk mendiskreditkan pemerintah saat ini?” katanya.

Sementara, Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI), Jerry Massie, mengatakan bahwa persoalan HAM adalah persoalan yang hakiki, sehingga harus segera diselesaikan. Ia meyakini bahwa pemerintahan saat ini mampu menyelesaikannya, asalkan ada komunikasi antar pejabat tinggi negara yang mengeksekusi.

“Secara politik jangan sampai masalah ini ada yang menggandeng, penculikan-penculikan itu hanya seperti surga telinga saja, bahwa kita akan menyelesaikan tapi begitu terus tidak pernah selesai. Masalah ini harus dituntaskan karena kita berada pada transisi generasi dimana anak cucu kita yang merupakan generasi milenial belum tentu bisa menuntaskan ini,” cetusnya.

“Ke depan, kebijakan pemerintah kita harus lebih kuat dalam masalah HAM agar tidak kecolongan seperti saat ini. Pertama soal substansi, wujudnya bagaimana  sudah dibaca tapi kenapa didiamkan. Kedua soal eksistensi,  orang-orang itu yang diduga pelaku pelanggar HAM masih bergentayangan, itu artinya hukum kita lemah,” pungkas Jerry Massie. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.