Aktivis Perlindungan Anak Tegaskan Anak Pelaku Bom Sebagai Korban

Petrus - 16 May 2018
Aktivis perlindungan anak mendatangi Mapolda Jawa Timur untuk bertemu Kapolda Jawa Timur terkait penanganan anak korban aksi terorisme (foto : Superradio/Srilambang)

SR, Surabaya – Aksi teror bom bunuh diri di Surabaya beberapa hari terakhir menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Tidak hanya karena dilakukans ecara serentak dan di beberapa lokasi, melainkan juga dilakukan oleh satu keluarga yang di dalamnya melibatkan anak-anak.

Dari aksi yang dilakukan pelaku bom bunuh diri, 1 orang anak berhasil diselamatkan dari serangan di Mapolrestabes Surabaya, dan 3 dari ledakan prematur di rusunawa Wonocolo, Sidoarjo, dan hingga kini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur.

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi mengatakan, pasca perawatan medis, anak-anak perlu segera diberikan pendampingan mental psikologis, akibat trauma maupun potensi stigmatisasi sebagai anak teroris yang dilibatkan orang tuanya.

Seto mengatakan, anak-anak tidak dapat disebut sebagai pelaku melainkan sebagai korban, sehingga masyarakat terutama media massa diminta untuk mengubah pandangan yang keliru itu.

“Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tentu tidak bisa disalahkan anak ini. Jadi mohon diubah suatu pandangan keliru, seolah-olah anak ini adalah pelaku dalam terorisme ini. Anak-anak adalah tetap korban, anak-anak yang dikorbankan oleh orang tuanya, dikorbankan oleh mungkin lingkungan dari para pelaku itu, dan ini tentu sangat merugikan perkembangan jiwa anak. Jadi kalau mungkin ada istilah, ditemukan atau dijumpai tiga pelaku terorisme, dua diantaranya anak-anak, nah ini mohon dikoreksi karena yang dua bukan pelaku terorisme itu,” papar Seto, di Mapolda Jawa Timur, Rabu (16/5/2018).

Seto Mulyadi menegaskan, anak-anak yang diajak menjadi pelaku bom bunuh diri pada hakekatnya adalah korban dari orang tua dan lingkungannya. Maka, anak-anak itu harus mendapatkan pendampingan dan pelayanan psikologis secara intensif, agar kondisi mental dan kejiwaannya pulih dan menjadi lebih baik.

“Dalam hal ini mungkin yang paling penting adalah treatment psikologis, terapi terhadap korban ini, dan ini tentu negara harus hadir, jadi apakah ini bidang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Dinas Kesehatan di masing-masing Provinsi atau Kabupaten Kota, untuk memberikan treatment, dan ini tentu juga bantuan dari HIMPSI, Himpunan Psikologi Indonesia, mungkin juga dari psikiater, semuanya tentu diupayakan secara maksimal. Artinya sesuatu yang dengan mudah bisa diarahkan ke negatif, itu dengan cara yang tepat juga bisa diarahkan kembali ke arah positif, dan memang harus diciptakan lingkungan yang kondusif  terhadap para korban-korban ini,” terang Seto.

Pada waktu yang berbeda, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPA) Arist Merdeka Sirait, akan meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan untuk menyusun program deradikalisasi pada anak, yang dimasukkan pada kurikulum pendidikan. Anak-anak pelaku terorisme dikatakan oleh Seto, lebih banyak terpapar ajaran radikalime dibanding ajaran tentang nasionalisme.

“Kita akan mengusulkan kepada Menteri Pendidikan supaya ada program-progam apa yang disebut dengan deradikalisasi, mengembalikan fungsi semangat nasionalisme dengan mengedepankan kemajemukan, nilai-nilai kebangsaan dan toleransi,” kata Arist.

Rencana Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bila RUU Anti Teorisme tidak segera disahkan DPR, didukung KPA sebagai upaya pemberantasan terorisme dan mencegah korban dari kalangan anak-anak.

“Komnas Perlindungan Anak mau tidak mau mendukung segera mungkin gagasan Presiden untuk mengeluarkan Perppu, jika DPR itu masih lambat untuk melakukan itu. Dan berhentilah untuk mendiskusikan mana yang dimaksud dengan teroris dan sebagainya. Tetapi yang dalam kasus yang melibatkan anak-anak, yang dipaparkan dengan kasus-kasus kekerasan ini, hendaknya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, bukan menggunakan Undang-Undang Teroris,” pungkasnya.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.