Aktivis Jatim Dukung Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Yovie Wicaksono - 8 December 2018
Aktivis Jawa Timur Mendukung Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Sabtu (8/12/2018). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya –Jaringan Jawa Timur Pendukung Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS),  yang terdiri dari 35 lembaga dan beberapa individu, mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual .

“Kami mendesak pihak eksekutif dan legislatif DPRD Jawa Timur untuk segera melobby dan mendesak DPR RI segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tanpa menghilangkan atau mengganti hal-hal substansial yang berperspektif korban,” ujar aktivis perempuan dari Savy Amira, N.K Endah Triwijati, saat Konferensi Pers Memperingati Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, di GKI SINODE Surabaya, Sabtu (8/12/2018).

N.K Endah Triwijati yang kerap disapa Tiwi mengatakan, jika RUU ini tidak segera disahkan akan semakin banyak korban dan efek yang ditimbulkan semakin meluas.

“Kalau tidak segera disahkan, akan semakin banyak korban dan efeknya akan semakin meluas, dan Indonesia akan makin dikenal sebagai negara yang tidak peduli pada kesejahteraan perempuan dan anak,” ucap Tiwi.

Tiwi juga menekankan RUU itu harus mencakup jenis-jenis kekerasan yang memang terjadi di lapangan dan menjawab pengalaman korban.

Ada 9 jenis kekerasan yang masuk dan sesuai dengan DIM DPR RI, yakni pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, dan penyiksaan seksual.

“Kedua adalah hak korban atas upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan, sampai restitusi, lalu hak untuk mengakses keadilan melalui proses pengadilan yang berkeadilan, bukannya mengalami proses reviktimisasi melalui proses beracara,” tambahnya.

Selanjutnya adalah memastikan adanya kehadiran dan pemenuhan kewajiban negara dalam upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan yang sinergis, melibatkan juga masyarakat dan lembaga pengada layanan.

Selain itu, mereka juga mendesak aparat penegak hukum untuk melindungi kelompok rentan dari kekerasan seksual dan mengusut tuntas kasus kekerasan seksual dengan perspektif berpihak pada korban.

Masyarakat juga perlu mengawal proses pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar prinsip – prinsip dasar tersebut menjadi prinsip dasar ketika menjadi UU. Masyarakat juga harus membangun kesadaran untuk mencegah kekerasan dilingkungan sekitarnya, dan menghentikan stigmatisasi pada korban.

Jaringan Jawa Timur Pendukung Pengesahan RUU P-KS juga berharap kepada awak media untuk menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, dan pro penyintas serta menitik beratkan empati atas dasar kemanusiaan.

Sekedar informasi, berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2017, di Indonesia setiap dua jam terdapat tiga perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Lima tahun terakhir kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan tertinggi di ranah publik.

Sedangkan dari Catahu 2018, kasus yang perlu mendapat perhatian diantaranya kekerasan terhadap perempuan di dunia maya yang mencakup penghakiman digital bernuansa seksual, penyiksaan seksual, persekusi online dan offline, serta maraknya situs dan aplikasi prostitusi berkedok agama. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.