Aktivis 98 Minta Masyarakat Lihat Rekam Jejak Capres Sebelum Memilih

Wawan Gandakusuma - 16 January 2019
Foto : (Ilustrasi)

SR, Jakarta – Salah seorang Aktivis Reformasi, Harry Purwanto, meminta masyarakat untuk melihat rekam jejak calon presiden Indonesia sebelum memilihnya. Dikatakannya, apa yang pernah dilakukan di masa lalu pasti akan kembali dilakukan pada masa depan.

“Kalau mau lihat kepemimpinan seseorang maka lihatlah masa lalunya, rekam jejaknya, maka itu akan tetap dia lakukan di masa depannya,” ujar Harry Purwanto, saat menjadi pembicara di acara forum diskusi “Tragedi 97-98 Jangan Amnesia”, di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Ia menceritakan pengalamannya ketika melakukan aksi demonstrasi di RSPP pada tahun 2006. Saat itu ia mengharapkan adanya pengadilan yang mampu membuktikan Soeharto terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. Namun, ia justru mendapatkan ancaman.

“Saya pernah mendemo Soeharto di RSPP tahun 2006, waktu itu Soeharto sedang sakit. Harapan saya bahwa ada pengadilan yang mampu membuktikan soal masalah Soeharto karena sampai detik ini tidak diadili. Kemudian di tahun yang sama saya sempat ditelpon oleh orang yang tidak dikenal dan dia bilang gini “Kamu jangan pernah sekali-sekali mendemo Soeharto kembali atau kamu akan saya hilangkan,” ungkap Harry, yang juga Direktur LSM Studi Demokrasi Rakyat ini.

Namun kini, lanjutnya, mantan menantunya justru tampil dan menjadi calon Presiden di Indonesia.

“Ketika pilpres hari ini mantan menantunya ingin naik, sudah pasti dia berguru dengan gurunya, bahkan kalau boleh dicek dalam pernyataannya dia sering berburu aktivis. Masa orang seperti itu kita kasih ruang. Teman-teman pers saja dipersekusi dan itu kita melaporkan ke dewan pers,” kata Harry.

Terkait kasus penculikan aktivis 97-98, Harry pun menegaskan agar pemerintahan Joko Widodo serius menuntaskannya. Dikatakan, dalam kasus ini semua data dan fakta sudah ada di Komnas HAM tinggal menunggu eksekusi dari Jaksa Agung.

“Saya hanya ingin mengingatkan bahwa persoalan 97-98 ini sudah ada, sudah secara tertulis faktanya maka tinggal bagi kita semua masyarakat yang punya kesadaran untuk menuntut persoalan hukumnya. Hukum tetap harus berjalan tapi kalau ini tidak ditegakkan maka hanya akan menjadi mainan politik,” tukas Harry Purwanto.

Sekedar diketahui, tragedi di tahun 1997-1998, menyebabkan 23 orang dihilangkan secara paksa. Dari 23 orang tersebut, 13 orang belum diketahui nasibnya hingga kini. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.