Masyarakat Pesisir Belum Nikmati Melimpahnya Potensi Perikanan Nasional

Petrus - 4 March 2017
Perempuan nelayan tradisional di Bulak, Kenjeran, menjemur udang rebon hasil tangkapannya untuk nantinya dijual ke pengepul (foto : Superradio/Srilambang)

SR, Surabaya – Potensi perikanan tangkap di Indonesia yang sangat melimpah, sampai saat ini masih belum mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat kecil terutama nelayan tradisional.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim mengatakan, sampai saat ini pengelolaan sumber daya perikanan nasional belum memberikan keadilan dan kemakmuran baik masyarakat pesisir, yang berprofesi sebagai nelayan tradisional, perempuan nelayan, petani tambak garam, serta pelestari ekosistem pesisir.

“Fasilitasi-fasilitasi atau bantuan dari anggaran pusat dan daerah itu tidak menyasar penguasaan alat produksi, hanya diberikan atas nama serapan anggaran. Dari aspek pengolahan dan pemasaran, tidak didukung keterampilan penguasaan alat-alat kerja yang baik, bahkan investasi gotong royongnya itu tidak dimunculkan,” terang Abdul Halim.

Menurut Abdul Halim, belum terpenuhinya keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat pesisir, terlihat dari penguasaan alat-alat produksi yang masih minim dan belum merata. Selain itu, masyarakat pesisir masih ditempatkan sebagai buruh atau hanya pada urusan produksi, namun tidak didorong untuk menguasai sektor pengolahan dan pemasaran produk perikanan.

Lagi-lagi manfaat kenaikan produksi perikanan nasional tidak memberikan dampak apa pun bagi masyarakat pesisir, karena antara hulu dan hilirnya tidak nyambung satu sama lainnya,” imbuhnya.

Abdul Halim mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk menggunakan alokasi anggaran yang dimiliki untuk menyambungkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab, ditingkat masyarakat pesisir.

“Ini untuk mengatasi persoalan yang dihadapi nelayan seputar permodalan, penguasaan alat produksi perikanan, maupun lahan yang sering menjadi kendala nelayan,” kata Halim.

Selain itu pemerintah diminta memastikan penyusunan Peraturan Daerah mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta memprioritaskan dan menempatkan hajat hidup orang banyak sebagi prioritas utama daripada sektor swasta.

“Rencana zonasi itu sangat penting untuk tata kelola perikanan yang baik di Indonesia, khususnya bagi nelayan di daerah,” ujar Halim.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.