900 Ribu Warga Jatim Terancam Kehilangan Hak Pilihnya Saat Pilkada

Petrus - 3 April 2018
Anggota Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi saat memberikan keterangan kepada wartawan di Ponorogo (foto : Superradio/Gayuh Satria)

SR, Ponorogo – Persyaratan harus memiliki KTP elektronik (E-KTP) atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), membuat sekitar 900 ribu warga Jawa Timur kehilangan hak pilihnya pada Pemilu mendatang. Hal ini karena jumlah itu tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Menyikapi hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur menyatakan siap mengawal persoalan ini, agar seluruh warga Jawa Timur dapat menyalurkan hak pilihnya.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dispendukcapil, KPU, serta Pemerintah kabupaten dan Kota, agar nama-nama yang berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilihnya dapat difasilitasi. Jika sampai 7 Maret 2018 nama pemilih belum masuk database maka tidak bisa masuk sebagai DPS dan kehilangan hak pilihnya.

“Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan masing-masing paslon, bahwa mungkin ada pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena belum memiliki E-KTP,” Kata Aang, Selasa (3/4/2018).

Aang menjelaskan, permasalahan ini kebanyakan terjadi pada pemilih pemula yang saat ini masih duduk di bangku sekolah, khususnya SMA. Selain itu, banyaknya warga yang ber-KTP Jawa Timur tetapi berdomisili di luar Jawa Timur, menjadi salah satu faktor hilangnya hak pilih jika tidak pulang kampung.

“Harus ada kemauan dan dorongan dari semua pihak untuk segera mengeluarkan dokumen administrasi kependudukan, sehingga yang bersangkutan tidak kehilangan hak pilihnya saat Pemilu,” jelasnya.

Sementara itu, terkait Alat Peraga Kampanye (APK) yang sampai sekarang belum terpasang, Aang mengaku telah mendesak KPU agar serius menyelesaikan APK, sehingga hak-hak masing paslon bisa terpenuhi sesuai aturan perundangan yang berlaku, bahwa APK kampanye setiap Calon Kepala Daerah difasilitasi oleh KPU.

“Akibat keterlambatan ini, masing-masing paslon merasa dirugikan karena masa sosialisasi dan kampanyenya akan berkurang,” pungkasnya.(gs/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.