SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah akan segera membuat roadmap untuk pemulihan pasca bencana gempa bumi yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pembahasan dilakukan malam ini sambil terus mewaspadai adanya kemungkinan bencana susulan.

“Malam ini kita garap semuanya, sehingga besok kita sudah mempunyai satu gambaran secara jelas roadmap-nya bagaimana program pemulihan yang ada di sana, sambil kita juga terus mewaspadai adanya kemungkinan bencana-bencana susulan yang nanti kita minta BMKG untuk melakukan satu analisis secara akurat, sehingga lebih memastikan bagaimana proses rehabilitasi, proses rekonstruksi dan pemulihan yang ada di sana,” ujar Menko Polhukam Wiranto usai memimpin Rakorsus tentang Rehabilitasi dan Pemulihan Pasca Gempa Bumi Lombok di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

 

Menurut Wiranto, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah tanggap darurat secara cepat di daerah lokasi bencana gempa bumi. Dikatakan, pengorganisasian sudah dilakukan dengan menyertakan seluruh pemangku kepentingan  yang langsung bisa mempengaruhi penanganan bencana gempa bumi, baik dari Mabes TNI, Mabes Polri, Kementerian/Lembaga terkait, Basarnas, BNPB, Pemda baik provinsi maupun kabupaten, dan juga masyarakat.

 

“Hari ini kita melakukan evaluasi untuk meyakinkan bahwa langkah-langkah yang sudah dilaksanakan itu sudah tepat, sambil kita mencari barangkali ada kekurangan, ada hal-hal yang perlu ditambahkan diperkuat, diorganisir kembali dan sebagainya,” ujar Wiranto.

 

Menurut Wiranto, pemerintah harus membuat roadmap baru untuk bagaimana setelah tanggap darurat ini selesai dapat melangkah kepada tahap pemulihan, tahap rehabilitasi, tahap rekonstruksi yang juga tidak mudah karena besarnya korban manusia maupun korban harta benda di sana. Misalnya saja bagaimana untuk segera bisa menangani pemukiman yang rusak, bagaimana bisa segera merehabilitasi sekolah, tempat ibadah, rumah sakit yang rusak, berapa lama, dengan cara apa, masyarakat yang rumahnya 80 persen hancur kita bangun kembali dengan bangunan yang seperti apa, siapa yang membangun, berapa biayanya, berapa lama.

 

“Itu semua kita bahas secara detil,” kata Wiranto.

 

Terkait dengan jumlah korban, mantan Panglima ABRI ini mengakui bahwa memang ada perbedaan jumlah orang meninggal. Dijelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena sumber yang berbeda-beda.

 

“Semua sumber tersebut tidak salah tapi ada yang berdasarkan laporan-laporan dari penduduk secara formal kepada aparat-aparat desa, ada kartu penduduknya, penjelasan meninggalnya bagaimana dan sebagainya itu masuk satu lembaga. Tapi ada yang pendataan lewat langsung, door to door oleh Koramil, Babinsa, Polda, itu betul-betul mendata yang meninggal yang kemudian langsung dikubur, tidak sempat dilaporkan atau didata,” kata Wiranto.

 

Tetapi hasil pendataan yang terakhir dari Satgas, korban meninggal sekarang sebanyak 319 orang. Wiranto mengatakan, setelah ini nanti maka dari sumber manapun, apakah BNPB, sumber dari Pemda, dan Satgas diharapkan akan sama. Karena ia sudah memerintahkan untuk ada satu kepaduan Humas di sana untuk sebelum diumumkan ke publik disesuaikan dulu data-data masalah rumah rusak, orang meninggal, orang luka berat, dan sebagainya.

 

Dalam Rakor tersebut hadir Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua BNPB Willem Rampangilei, Kasum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, serta kementerian dan lembaga terkait.