6.812 Kasus Pungli Telah Ditindaklanjuti Hingga Oktober 2018

Wawan Gandakusuma - 13 December 2018

SR, Bogor – Pemberantasan pungutan liar (pungli), terus diupayakan Satgas Saber Pungli beserta beberapa pihak terkait. Berdasarkan catatan Satgas tersebut, sebanyak 8.424 kasus berhasil diungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT), yang dilancarkan mulai Oktober 2016 hingga Oktober 2018. OTT tersebut dilakukan oleh Satgas Saber Pungli, bersama Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Polri, UPP BNP2TKI, UPP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Data kasus yang diserahkan APH (aparat penegak hukum) kepada APIP (aparat pengawasan intern pemerintah) daerah berjumlah 256 dari jumlah total 8.424 kasus. Namun sampai dengan saat ini belum ada laporan tindak lanjutnya, baik ke UPP Provinsi maupun Satgas Saber Pungli pusat, adapun sejumlah 6.812 dilakukan dengan pembinaan atau sanksi administrasi,” ujar Kasatgas Saber Pungli, Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, pada Rakernas Satgas Saber Pungli 2018 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/12/2018).

Sementara itu, Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol Widiyanto Poesoko, menegaskan kepada seluruh peserta Rakernas bahwa untuk menghindari terjadinya salah tangkap, perlu dibuatkan standar operasional prosedur (SOP), dimana OTT dilakukan secara bertahap, ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Pokja Intelijen, kemudian dilimpahkan kepada Pokja Penindakan untuk dilakukan OTT, dengan memperhatikan saran dan masukan dari Pokja Yustisi.

“Alur kerja seperti ini harus tetap terjaga dengan baik dan konsisten,” katanya.

Widiyanto juga menekankan mengenai laporan pengaduan masyarakat yang masuk harus diteliti dan dipilah secara cermat. Satgas, kata Widiyanto, hanya menangani laporan pengaduan masyarakat yang sudah jelas teridentifikasi mengandung pungutan liar. Untuk itu, kedepannya Satgas Saber Pungli dapat membentuk kelompok masyarakat anti pungli di seluruh daerah di Indonesia.

“Untuk pelaksanaan sosialisasi kita bisa menggunakan tokoh tokoh masyarakat untuk mendukung keberadaan saber pungli di tingkat desa sampai kota, dari tingkat SD sampai Universitas,” kata Widiyanto.

Rakernas tersebut dihadiri oleh lebih dari 100 peserta yang berasal dari UPP di kementerian/lembaga, provinsi dan kabupaten/kota. Sebelumnya, Menko Polhukam, Wiranto yang diwakili oleh Sesmenko Polhukam, Letjen Agus Surya Bakti juga memberikan pengarahan kepada para peserta Rakernas. Selain itu, juga hadir Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dan beberapa pejabat lainnya sebagai pemangku kepentingan. (ns/*red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.