Pemerintah Fokus Pada Penerapan K3 Dalam Dunia Kerja

Petrus - 12 January 2018
Menteri Tenaga Kerja Hanif Djakiri didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo, pada Peringatan Bulan K3 di Surabaya (foto : Humas Pemprov Jawa Timur)

SR, Surabaya – Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri memimpin upacara Peringatan Bulan K3 Nasional, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (12/1/2018). Dalam sambutannya, Hanif Dhakiri menegaskan prioritas pemerintah dalam membangun infrastruktur, seperti jalan tol, jalur kereta api, jembatan, dan fasilitas transportasi lain baik udara, laut, dan darat.

Program pembangunan itu harus didukung oleh penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, tidak hanya dapat menimbulkan kerugian material, gangguan kesehatan maupun korban jiwa bagi pekerja, tapi dapat juga mengganggu proses produksi secara menyeluruh dan masyarakat secara luas.

Kurangnya kesadaran, serta belum optimalnya pengawasan, pelaksanaan, serta perilaku K3 di tempat kerja, menjadi salah satu penyebab kecelakaan kerja.

”Pperlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan, maupun penyakit akibat kerja secara maksimal,” kata Hanif.

Data dari BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan, jumlah kasus kecelakaan kerja terus menurun. Tahun 2015 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 110.285 kasus, sedangkan tahun 2016 sebanyak 105.182 kasus, atau turun 4,6 persen. Sedangkan sampai Agustus 2017 ada 80.392 kasus kecelakaan kerja.

Kementerian Tenaga Kerja mengharapkan dukungan pada semua pihak untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, serta masyarakat industri, berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.

Hanif berpesan agar para pekerja tidak lalai dalam memakai alat pelindung diri, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

“Itu dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain di lingkungan kerja. Untuk itu K3 jangan dianggap beban, melainkan investasi untuk menciptakan kenyamanan bekerja,” lanjutnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, pemerintah daerah selalu mendorong pelaksanaan K, yang tidak hanya dilakukan di industri besar tapi juga di industri kecil dan menengah, seperti UMKM yang menyerap 92 persen tenaga kerja yang ada di Jawa Timur.

Soekarwo mengatakan, pendekatan dan prinsip pelaksanaan K3 di Jawa Timur sejauh ini sudah cukup baik, karena melibatkan pemerintah daerah, industri dan pekerjanya. Hal ini dibuktikan dengan minimnya persoalan serius yang dialami tenaga kerja, termasuk kecelakaan serius yang dialami tenaga kerja.

“Proses K3 di Jatim sudah berjalan baik, hampir zero accident, karena ini semua diterapkan dengan prinsip kekeluargaan,” kata Soekarwo.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.