Sinergi Lembaga Negara dan Masyarakat, Kunci Menangkal Benih Radikalisme dan Ekstrimisme

Petrus - 31 December 2017
Diperlukan penguatan masyarakat dan sinergi dengan lembaga negara untuk cegah ekstrimisme berbasis kekerasan (foto : Superradio/Srilambang)

SR, Surabaya – Maraknya intoleransi dan tindakan radikalisme akhir-akhir ini, merupakan embrio tumbuhnya tindakan ekstrimisme dan terorisme. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman suku, budaya hingga keyakinan, juga menjadi lahan subur tumbuhnya faham fundamentalisme yang merupakan bibit tindakan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme.

Rektor Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Joko Adi Walujo mengatakan, generasi muda masa kini cenderung mudah menirukan sesuatu yang belum tentu baik, tanpa memahami maksud dan tujuan dari yang diidolakannya.

“Itu tumbuh dan berkembang atas reaksi yang sekarang, fenomena-fenomena sosial yang sekarang direaksi mereka, kemudian mereaksinya keliru, mereaksi dengan etnosentri, mereaksi dengan keyakinannya sendiri, tapi tidak mereaksi dengan kebersamaan, karena dirinya sendiri tidak ada kontrol orang lain, jadi ekstrimis,” kata Joko Adi Walujo.

Pada Seminar Nasional bertema “Penguatan Masyarakat Dalam Rangka Mencegah Ekstrimisme Berbasis Kekerasan”, yang diselenggarakan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Surabaya menggelar di Surabaya, Sabtu (30/12/2017), perlu sinergi semua pihak untuk menangkal radikalisme, ekstrimisme dan terorisme, yang berawal dari fundamentalisme agama.

Menurut Joko Susanto, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga Surabaya, diperlukan pendekatan komprehensif untuk mencegah ekstrimisme berbasis kekerasan dilakukan oleh masyarakat.

“Lembaga-lembaga negara dan masyarakat harus berperan aktif dan berkolaborasi, untuk penanganan maupun pencegahan ekstrimisme maupun radikalisme di Indonesia,” kata Joko Susanto.

Media sosial kata Joko Susanto, menjadi salah satu sarana penyebaran faham radikalisme dan ekstrimisme, selain media konvensional pada umumnya. Selain itu, lembaga pendidikan dan jaringan anak muda menjadi lahan subur persemaian faham radikalisme dan ekstrimisme. Pemerintah didesak melakukan fungsi kurasi terhadap media sosial, untuk menangkal penyebaran radikalisme, tanpa harus melakukan pembatasan terhadap media sosial.

“Tidak mungkin kita mengetengahkan kebijakan, asal pembatasan, karena kita berhadapan dengan generasi milenial, mereka tidak bisa bicara pembatasan. Yang bisa kita lakukan, negara bisa melakukan kurasi, bekerjasama dengan Facebook atau media sosial terkait, dia melakukan kurasi. Kalau ada pesan-pesan yang kemudian berindikasikan kekerasan, intoleransi dan lain-lain, bisa diberikan tanda khusus seperti di dalam iklan sigaret, sehingga kemudian disitu kita bisa melihat. Sehingga kemudian orang-orang yang dengan pemahaman yang terbatas, kesadaran yang terbata-bata terhadap persoalan ini, lantas mereka punya semacam panduan untuk memilah di ruang-ruang yang kayak belantara itu sekarang, dan ini kita tidak lakukan,” terang Joko Susanto.

Bambang Budiono, Tenaga Ahli Utama, Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menuturkan, terdapat lima masalah utama yang menyebabkan munculnya berbagai fundamentalisme, ekstrimisme, dan liberalisme yang semakin marak di Indonesia.

Pemahaman Pancasila, inklusi sosial yang terkoyak, keadilan sosial yang belum merata, keteladanan yang tidak menjadi model percontohan, serta pelembagaan yang tidak sama dalam menerjemahkan dan mempraktekkan nilai-nilai Pancasila, menjadi problem yang dihadapi Indonesia saat ini.

Memasyarakatkan kembali Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus terus dilakukan kepada seluruh masyarakat, serta mengembalikan masyarakat pada akar budaya dan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

“Menghadapi situasi itu, kami pertama mengembangkan strategi untuk menyemai Pancasila itu ke seluruh masyarakat Indonesia dengan keragaman cara, keragaman metode. Jadi tidak hanya penataran, tidak hanya seminar, tetapi juga misalnya melalui festival-festival kebudayaan. Festival kebudayaan begitu digelar, yang muncul otomatis adalah keberagaman, tanpa kita menyatakan bahwa mari kita berpancasila. Begitu kita hadir, kita apresiasi festival-festival rakyat, festival seni, festival budaya, itu sudah secara otomatis mereka menampilkan nilai-nilai Pancasila,” tandas Bambang.

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Akhol Firdaus mengatakan, masyarakat harus dikembalikan pada kepercayaan diri atas keunggulan akar sejarah bangsanya, untuk mengatasi munculnya fundamentalisme yang menjadi akar lahirnya tindakan radikalisme.

Nilai-nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika harus diperkuat dan dimasyarakatkan, untuk menangkal fundamentalisme berlandaskan agama yang tidak menghendaki keberagaman.

“Karena fundamentalisme sebagai akar radikalisme itu lahir sebagai ketidakpercayaan diri, hasil dari peminggiran yang dilakukan oleh medernisme, maka sesungguhnya obatnya itu sederhana. Orang harus dipulihkan kepercayaan dirinya dengan akar kesejarahannya sendiri. Di dalam konteks ini pengarusutamaan ide kebhinnekaan atau Bhinneka Tunggal Ika itu adalah salah satu saluran yang penting untuk membangun satu tata kehidupan masyarakat yang percaya diri, karena merasa punya dasar-dasar moral dan nilai-nilai luhur yang berakar pada buminya sendiri,” kata Akhol.

Akhol Firdaus juga mendorong upaya persuasif dan preventif yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat, untuk menanggulangi intoleransi dan radikalisme yang sedang berkembang.

“Caranya persuasif, upaya-upayanya preventif, membuat berbagai macam saluran, melibatkan semua elemen masyarakat untuk menjadi bagian dari memutus mata rantai itu di bagian hulu, bukan hilir. Kalau menembak teroris itu hilir, menggerebek teroris itu hilir, itu tentu harus dikerjakan tapi itu bukan bagian dari masyarakat, itu bagian negara,” ujar Akhol.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.