Hadirkan Pemuda Damai Jawa Timur untuk Wujudkan Toleransi di Indonesia

Petrus - 19 November 2017
Mahasiswa berkumpul di Taman Bungkul Surabaya, untuk berdiskusi dan mendeklarasikan Pemuda Damai Jawa Timur dalam rangka Hari Toleransi Sedunia (foto : Superradio/Srilambang)

SR, Surabaya – Banyaknya kasus intoleransi dan radikalisme di Indonesia menjadi keprihatinan masyarakat, termasuk pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Damai Jawa Timur.

Memperingati Hari Toleransi Sedunia pada 16 November, sekitar 50 mahasiswa dari berbagai elemen mendeklarasikan Pemuda Damai Jawa Timur, di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (19/11/2017).

Deklarasi ini menyerukan ajakan untuk memperjuangkan penghormatan terhadap kebhinnekaan Indonesia, dan merayakan keberagaman sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga berisi pernyataan penolakannya terhadap semua tindakan intoleransi atas nama apa pun di Indonesia. Serta menolak semua paham dan tindakan radikalisme yang dapat memecah belah bangsa Indonesia.

Menurut Pembina Forum Pemuda Damai Jawa Timur, Iman Paso Purba, maraknya kasus intoleransi akhir-akhir ini lebih banyak dilatarbelakangi sentimen agama serta etnis tertentu. Isu agama bahkan menjadi alat untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, selain isu politik dan Pilkada.

“Kami merasa gelisah melihat realita bangsa ini terlalu banyak perpecahan, apalagi di tahun-tahun politik, agama menjadi isu yang sangat seksi untuk bisa memecah belah,” kata Iman Purba.

Peringatan Hari Toleransi menurut Iman sangat penting dilakukan, karena dapat mengingatkan kembali generasi muda akan pentingnya toleransi bagi kehidupan berbangsa dna bernegara di Indonesia. Melalui Hari Toleransi juga dapat menunjukkan bahaya radikalisme dan intoleransi bagi kehidupan masyarakat.

“Sangat penting sekali, kalau kita lihat sekarang di Indonesia, terlalu banyak dan hampir setiap hari banyak sekali tindakan intoleransi, khususnya intoleransi atas nama agama, itu yang paling kuat. Apalagi mengentalnya politik identitas, kita dipolarisasi ya, dipisah-pisah. Tentu ini tidak sesuai dengan spirit keindonesiaan, karena kalau bicara Indonesia bukan lagi kamu dan saya, tapi kita, kita Indonesia,” jabar Iman.

Masih tingginya angka kasus intoleransi di Indonesia, menjadi pekerjaan rumah yang serius dari pemerintah saat ini, yang menuntut penyelesaian untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi rakyat.

“Pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya GKI Yasmin dan HKBP Philadelpia, sampai sekarang umat disana susah sekali beribadah. Sudah legal, sudah oke sampai ke Mahkamah Agung (MA) tapi mereka tetap tidak bisa beribadah sampai saat ini. Bhakan mereka harus berkali-kali beribadah Natal di (depan) Istana Merdeka, ini kan aneh karena MA sudah putuskan legal tapi di lapangan tidak bisa dieksekusi,” papar Iman.

Koordinator Peace Leader Indonesia, Redy mengatakan, keanekaragaman suku, agama dan kepercayaan, budaya serta adat istiadari di Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya milik bangsa Indonesia. Kondisi kebhinnekaan Indonesai ini seharusnya dapat menjadikan Indonesia sebagai negara barometer toleransi di dunia.

“Indonesia harusnya menjadi sebuah sebuah negara barometer toleransi, karena Indonesia memiliki kekayaan-kekayaan seperti aliran-aliran kepercayaan dan agama-agama lokal. Beda dengan di negara-negara lain,” ujar Redy.

Sementara itu dikatakan oleh Riskiyah, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, membangun, merawat dan mempertahankan kebhinnekaan Indonesia harus menjadi tugas dan tanggungjawab seluruh rakyat, dengan mengedepankan pemahaman akan perbedaan itu sendiri serta nilai luhur toleransi.

“Toleransi itu memahami antar keyakinan atau pendapat dari beberapa agama, suku, ras, karena toleransi itu perlu dijunjung tinggi, karena Indonesia ini tercipta karena toleransi,” tandas Riskiyah.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.