3 Pilar Kecamatan Diminta Kompak Jelang Pilkada Serentak 2018

Petrus - 13 November 2017
Gubernur Jawa Timur Soerkarwo memimpin rapat Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Jawa Timur jelang Pilkada serentak 2018 (foto : Superradio/Srilambang)

SR, Surabaya – Tiga Pilar yakni Camat, Kapolsek, dan Danramil diminta semakin kompak, dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 mendatang. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, pada Rapat Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Wilayah Provinsi Jawa Timur, di Grand City Convex, Surabaya, Senin (13/11/2017).

“Tiga pilar di kecamatan ini harus saling mendukung, sehingga segala konflik yang mungkin timbul jelang maupun saat pelaksanaan pilkada serentak, nanti cukup diselesaikan di tingkat kecamatan,” kata Soekarwo, Gubernur Jawa Timur.

Soekarwo menjelaskan, selama ini masyarakat Jawa Timur memiliki budaya yang cukup baik dalam menyelesaikan konflik. Namun keberadaan tiga pilar ini teteap dibutuhkan, untuk merespon jika ada yang mencurigakan atau terjadi kerusuhan meski skalanya kecil.

“Tiga pihak ini harus paham betul bagaimana cara merespon konflik yang terjadi, mana yang harus ditepuk pundaknya, mana yang harus diajak duduk bareng sambil ngopi, atau mana yang harus dikerasi,” papar Soekarwo.

Peran pemerintah daerah kata Soekarwo, sangat penting dalam menyediakan seluruh dana Pilkada, dan menyediakan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan/DPA4. Selain itu, pemerintah harus berkoordinasi untuk pemeliharaan keamanan berdasarkan tingkat kerawanan, dan berkoordinasi untuk kelancaran teknis penyelenggaraan Pilkada pada masing-masing Pemda.

“Di Jatim saya rasa birokrasinya sudah tidak bisa digiring kesana kemari, karena kemampuan SDM-nya dalam merasionalkan pengertian netralitas sudah sangat baik,” ujar Gubernur.

Selama ini faktor pemicu konflik dalam Pilkada dapat terjadi karena penyelenggara pilkada dinilai tidak netral, SDM yang kurang profesional, dan pasangan calon/paslon tidak legowo menerima kekalahan. Selain itu adanya ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap/DPT, dan kekurangan logistik surat suara di TPS.

“Dalam mengantisipasi beberapa hal ini diperlukan pengawasan ketat oleh Bawaslu serta peran aktif masyarakat. Dukungan dari Pemda dan Jajaran juga diperlukan untuk menyelenggarakan pilkada yang berkualitas,” tukasnya.

Soekarwo berpesan kepada seluruh pihak, baik Pemda, Forkopimda, paslon maupun media, harus memiliki visi yang sama dalam rangka mensukseskan pilkada serentak. Paslon secara khusus harus ikut menjaga keamanan dan kenyamanan Jawa Timur, disamping memastikan bahwa Pilkada harus membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pilkada Jatim ini adalah untuk Jatim, bukan untuk provinsi lainnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Machfud Arifin mengatakan, beberapa daerah yang berpotensi rawan saat pelaksanaan pilkada diantaranya wilayah Madura, Pasuruan, Bondowoso, Probolinggo, dan Mojokerto.

Polda Jawa Timur mengerahkan 27.840 personel untuk mengamankan tahapan pilkada serentak 2018. Sedangkan pada tahap pungut dan hitung suara akan diturunkan maksimal 120.999 personel gabungan, terdiri dari Polri, TNI, serta Linmas.

“Guna mendukung terlaksananya pilkada yang aman, tertib dan lancar telah dilakukan Cipta Kondisi melalui sinergitas 3 pilar plus dari provinsi hingga kecamatan. Pilkada Jatim ini untuk Jatim,” ujarnya.(ptr/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.